Pusatdapodik.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah memberikan dukungan penuh terhadap langkah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengangkat tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik di Indonesia.
Alasan DPR RI Mendukung Pengangkatan Honorer Menjadi PPPK
DPR RI memahami bahwa tenaga honorer merupakan tulang punggung pendidikan di Indonesia. Mereka telah berdedikasi selama bertahun-tahun tanpa status ASN (Aparatur Sipil Negara), sehingga seringkali menghadapi kesulitan dalam hal kesejahteraan dan jenjang karier.
Baca Juga:
Oleh karena itu, pengangkatan honorer menjadi PPPK dinilai sebagai langkah yang tepat untuk memberikan apresiasi dan perlindungan kepada para tenaga pendidik ini. Dengan status PPPK, mereka akan mendapatkan hak dan tunjangan yang lebih baik, seperti gaji yang layak, jaminan kesehatan, dan dana pensiun.
Selain itu, pengangkatan PPPK juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. PPPK akan menjalani seleksi ketat dan mendapatkan pelatihan yang berkelanjutan, sehingga dijamin memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi.
Mekanisme Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PPPK
Baca Juga:
Kemendikbudristek telah menetapkan mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 20 Tahun 2022.
Proses pengangkatan PPPK dilakukan melalui seleksi terbuka yang meliputi tes administrasi, tes kompetensi, dan tes wawancara. Tenaga honorer yang memenuhi syarat dan dinyatakan lulus seleksi akan diangkat menjadi PPPK sesuai dengan bidang dan kualifikasi yang dimiliki.
Kuota Pengangkatan PPPK
Baca Juga:
Kemendikbudristek telah mengalokasikan kuota pengangkatan PPPK sebanyak 293.860 formasi pada tahun 2022. Kuota ini dibagi untuk berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga pendidikan tinggi.
Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengusulkan formasi PPPK sesuai dengan kebutuhan di wilayah masing-masing. Prioritas pengangkatan akan diberikan kepada tenaga honorer yang telah bekerja di institusi pendidikan negeri selama minimal tiga tahun.
Manfaat Pengangkatan PPPK
Baca Juga:
Pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK memberikan banyak manfaat, baik bagi tenaga pendidik maupun bagi dunia pendidikan secara keseluruhan.
Manfaat bagi Tenaga Pendidik:
- Mendapatkan status ASN sehingga lebih terjamin hak dan kesejahteraannya.
- Gaji yang layak dan tunjangan yang lebih baik.
- Jaminan kesehatan dan dana pensiun.
- Kesempatan pengembangan karier dan pelatihan yang berkelanjutan.
Manfaat bagi Dunia Pendidikan:
Baca Juga:
- Meningkatkan kualitas pendidikan melalui tenaga pendidik yang lebih kompeten dan profesional.
- Menciptakan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
- Mengurangi kesenjangan antara tenaga pendidik ASN dan non-ASN.
Dukungan Pemerintah dan Masyarakat
Pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK juga mendapat dukungan luas dari pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah berharap pengangkatan PPPK dapat mengatasi kekurangan tenaga pendidik dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah masing-masing.
Masyarakat juga menyambut baik kebijakan ini karena diharapkan dapat memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi tenaga pendidik dan meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia.
Baca Juga:
Penutup
DPR RI mendukung langkah Kemendikbudristek untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memberikan apresiasi dan perlindungan kepada tenaga pendidik, sekaligus meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Dengan status PPPK, tenaga honorer akan mendapatkan hak dan kesejahteraan yang lebih baik, sehingga mereka dapat terus berdedikasi dalam mencerdaskan bangsa.
Baca Juga:
