Table of contents:
- UU ASN No 20 Tahun 2023 Beri Kewenangan Pemberhentian Sementara
- Alasan Pemberian Kewenangan Pemberhentian Sementara
- Kewenangan Pemberhentian Sementara
- 1. Menjadi Tersangka Tindak Pidana
- 2. Tidak Melaksanakan Tugas Kedinasan Tanpa Alasan Yang Sah Selama 15 Hari Kerja Secara Berturut-Turut
- 3. Meninggalkan Tugas Tanpa Izin Selama 30 Hari Kerja Secara Kumulatif Dalam 1 Tahun
- 4. Melakukan Pelanggaran Disiplin PNS Yang Berat
- 5. Dalam Rangka Pemeriksaan Disiplin PNS
Pusatdapodik.com – PNS Tak Lagi Aman? UU ASN No 20 Tahun 2023 Beri Kewenangan Pemberhentian Sementara – Baru-baru ini, pemerintah telah meluncurkan UU ASN No 20 Tahun 2023 yang membahas beragam aspek terkait pegawai negeri sipil. Dalam isi yang menarik dari undang-undang tersebut, terdapat ketentuan yang memungkinkan PNS mengalami pemecatan sementara dari jabatannya. Walaupun demikian, ada sejumlah syarat khusus yang harus dipenuhi agar pemecatan sementara tersebut dapat terjadi.
UU ASN No 20 Tahun 2023 Beri Kewenangan Pemberhentian Sementara
Situasi yang dimaksud meliputi beberapa hal sebagai berikut:
- Ketika seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat menjadi pejabat negara atau komisioner lembaga nonstruktural, ia dapat mengalami pemberhentian sementara.
- PNS juga dapat menjalani cuti diluar tanggungan negara, yang juga merupakan alasan untuk pemberhentian sementara.
- Apabila seorang PNS menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu kasus hukum, maka pemberhentian sementara dapat dilakukan.
Namun, pemberhentian sementara ini bukanlah akhir dari segalanya. Terdapat prosedur yang ketat yang telah diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 20 Tahun 2023. Menurut aturan tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)lah yang berwenang untuk mengaktifkan kembali status seorang PNS.
Baca Juga:
Alasan Pemberian Kewenangan Pemberhentian Sementara
Memberikan wewenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk melakukan pemberhentian sementara memiliki tujuan ganda, yaitu:
1. Mempercepat Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pemberian kewenangan pemberhentian sementara kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bertujuan untuk mempercepat proses penegakan hukuman disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam pelanggaran kode etik atau melakukan tindakan indisipliner. Dengan adanya kewenangan ini, PPK dapat melakukan tindakan pemberhentian sementara tanpa harus menunggu proses panjang penegakan hukum, sehingga proses tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan cepat.
2. Menjaga Disiplin Dan Kode Etik ASN
Selain untuk mempercepat proses penjatuhan hukuman disiplin, pemberian kewenangan pemberhentian sementara juga bertujuan untuk menjaga disiplin dan kode etik ASN secara keseluruhan. Dengan adanya ancaman pemberhentian sementara, diharapkan ASN akan lebih memperhatikan perilaku dan tindakan mereka agar sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan.
Baca Juga:
Hal ini dapat membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih disiplin dan berintegritas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau organisasi tempat ASN tersebut bekerja.
3. Mencegah ASN Yang Bermasalah Mengganggu Kinerja Organisasi
Selain untuk mempercepat proses penegakan hukuman disiplin dan menjaga disiplin serta kode etik ASN, pemberian kewenangan pemberhentian sementara juga memiliki tujuan untuk mencegah ASN yang terlibat dalam masalah atau melakukan pelanggaran mengganggu kinerja keseluruhan organisasi. Dengan adanya kewenangan pemberhentian sementara, organisasi dapat secara cepat mengambil tindakan untuk menyelamatkan integritas dan reputasi mereka, serta mencegah kerusakan lebih lanjut yang dapat disebabkan oleh perilaku ASN yang bermasalah.
Kewenangan Pemberhentian Sementara
Pasal 87 dari Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 20 Tahun 2023 mengatur mengenai prosedur pemberhentian sementara seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemberhentian sementara ini merujuk pada penangguhan sementara pelaksanaan tugas seorang PNS dari jabatannya dengan memberikan penghormatan penuh kepada yang bersangkutan. Pengambil keputusan Pemberi Perintah Kerja (PPK) diberi kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara terhadap seorang PNS dalam beberapa situasi, di antaranya:
Baca Juga:
1. Menjadi Tersangka Tindak Pidana
Ini mengacu pada situasi di mana seorang PNS dianggap menjadi tersangka dalam suatu kasus tindak pidana. Dalam konteks hukum, status sebagai tersangka menunjukkan bahwa ada bukti awal yang memadai yang menimbulkan kecurigaan atas keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menjaga integritas dan kredibilitas institusi, PPK diberi kewenangan untuk memberhentikan sementara PNS yang terlibat dalam situasi ini.
2. Tidak Melaksanakan Tugas Kedinasan Tanpa Alasan Yang Sah Selama 15 Hari Kerja Secara Berturut-Turut
Poin ini menegaskan pentingnya disiplin dan ketaatan terhadap tugas kedinasan. Seorang PNS diharapkan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamanatkan, dan ketika seseorang gagal melakukannya tanpa alasan yang sah dalam rentang waktu yang signifikan, hal tersebut dapat mengganggu kinerja instansi dan layanan publik yang diberikan. Oleh karena itu, sebagai tindakan preventif dan disipliner, pemberhentian sementara dapat dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi PNS tersebut untuk merenungkan kembali komitmen mereka terhadap tugas-tugasnya.
3. Meninggalkan Tugas Tanpa Izin Selama 30 Hari Kerja Secara Kumulatif Dalam 1 Tahun
Hal ini menyoroti pentingnya keteraturan dan tanggung jawab seorang PNS terhadap tugasnya. Ketika seseorang secara konsisten meninggalkan tugasnya tanpa izin, hal tersebut tidak hanya menimbulkan gangguan operasional, tetapi juga mencerminkan kurangnya komitmen terhadap pekerjaan mereka. Pemberhentian sementara menjadi langkah yang tepat untuk menegakkan disiplin dan menegaskan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban kerja memiliki konsekuensi serius.
Baca Juga:
4. Melakukan Pelanggaran Disiplin PNS Yang Berat
Ini merujuk pada situasi di mana seorang PNS terlibat dalam pelanggaran disiplin yang dianggap serius. Pelanggaran disiplin yang berat dapat mencakup tindakan seperti penyalahgunaan wewenang, pelecehan, atau pelanggaran etika yang serius. Tindakan pemberhentian sementara dalam hal ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi penyelidikan lebih lanjut. Serta untuk mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan.
5. Dalam Rangka Pemeriksaan Disiplin PNS
Ketika terjadi proses pemeriksaan terhadap disiplin seorang PNS, pemberhentian sementara bisa menjadi langkah yang diperlukan. Untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan dapat berjalan dengan adil dan tidak terpengaruh oleh kehadiran yang bersangkutan. Hal ini juga dapat membantu mencegah intervensi atau pengaruh yang tidak diinginkan selama proses penyelidikan berlangsung.
Dengan demikian, Pasal 87 UU ASN No 20 Tahun 2023 memberikan kerangka kerja yang jelas dan berimbang. Hal tersebut untuk pemberhentian sementara PNS dalam situasi-situasi yang dijelaskan di atas. Hal itu dengan tujuan utama untuk memastikan integritas, disiplin, dan kinerja optimal dalam pelayanan publik.
Baca Juga:
Oleh karena itu, penting bagi setiap PNS untuk memahami alasan-alasan yang dapat menyebabkan pemberhentian sementara sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU ASN Nomor 20 Tahun 2023.
