PUSATDAPODIK.COM | Sebelumnya, Pemerintah mendesak Pemerintah untuk mendata pegawai honorer atau non ASN di seluruh jajaran instansi, baik pusat maupun daerah.

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menggelar rapat terkait penyelesaian pekerja non ASN atau honorer.

Proses pendataan tenaga non ASN atau tenaga honorer telah dilakukan dan diumumkan mulai 1 hingga 22 Oktober 2022.

Baca Juga: Waspada! Jika Anda memiliki tahi lalat di sisi kiri kepala, kabar baik bagi mereka yang memiliki tahi lalat di sebelah kanan

Diketahui, sebanyak 120 instansi tidak/belum menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani PPK instansi masing-masing hingga 31 Oktober 2022.

Hasil yang diperoleh sebanyak 2.360.723 orang, terkait pendataan non ASN di instansi pusat dan daerah usai uji publik.

“Perlu dipahami bahwa pendataan ini tidak otomatis diangkat menjadi ASN,” kata Anas, Menkeu
PANRB.

Pasalnya, dalam menangani penataan pegawai negeri sipil (non ASN) atau tenaga honorer, terus dicari solusi terbaiknya.

Baca Juga: Segera Lakukan! Tips tubuh seksi agar tampil lebih percaya diri di depan umum

Dalam kesempatan tersebut, tiga solusi penyelesaian pekerja non-ASN dipaparkan di hadapan Komisi II DPR RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.

Pemberhentian Seluruh Tenaga Kerja Non ASN atau Honorer

Solusi pertama adalah memberhentikan staf sementara secara keseluruhan. Namun dengan menerapkan alternatif pertama, tentunya akan berdampak pada keberlangsungan pelayanan publik.

“Konsekuensinya adalah terganggunya pelayanan publik. Karena banyak PNS yang sudah memasuki masa pensiun namun belum ada yang menggantikannya di sektor pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan,” ujar Anas.

Baca Juga: Cek! Kata Mutiara Menyambut Bulan Desember 2022 Cocok Untuk Membuat Status di Media Sosial

Penunjukan Sepenuhnya Non-ASN

Anas menyampaikan solusi alternatif kedua, mengangkat seluruh tenaga honorer.

Namun, harus dipahami bahwa ini membutuhkan kekuatan keuangan negara yang cukup besar.

Selain keuangan, tantangannya besar, karena kami masih mengupayakan kualitas dan kualifikasi staf non-ASN yang diangkat.

“Ada kualitas dan kualifikasi yang sangat bagus. Tapi mungkin ada yang kualitasnya tidak memenuhi syarat,” kata Anas.

Non ASN Diangkat Berdasarkan Skala Prioritas

Solusi ketiga adalah melihat prioritas. Kekuasaan
honorer atau non-ASN yang diangkat, dengan memperhatikan prioritas.

Baca Juga : Semalam

Saat ini, pelayanan dasar seperti guru dan tenaga kesehatan menjadi prioritas Pemerintah.

“Prioritas-prioritas tersebut kita rumuskan, kemudian kita ambil langkah-langkah afirmatif bagi tenaga kerja non ASN seperti pendidikan dan kesehatan. Namun bukan berarti yang lain tidak menjadi prioritas, karena penataan dilakukan secara bertahap,” ujarnya.

Anas menambahkan, ketiga alternatif pilihan itu sudah dijelaskan plus-minusnya secara detail.

“Pemerintah akan mengkaji secara mendalam, mengaitkannya dengan kekuatan fiskal, kualitas birokrasi, dan kesinambungan pelayanan publik. DPR juga harus sama, kita semua mencari opsi terbaik,” kata Anas.

Baca Juga: Berikut daftar tim yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia

Anas mengaku harus memutuskan soal mana yang paling kritis untuk ditangani.

Penanganan penyelesaian pekerja non-ASN bukan hanya urusan pusat, tapi juga urusan pemerintah daerah.

Sumber: Naikpangkat.com

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *