Cak Imin Dipanggil KPK, Mahfud MD Pastikan Bukan Politisasi Hukum
pusatdapodik.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengomentari pemanggilan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Mahfud, pemanggilan Cak Imin terkait dugaan korupsi bukan merupakan politisasi hukum.
Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri bagi pekerja migran di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Cak Imin tidak dipanggil dalam kapasitasnya sebagai tersangka.
Baca Juga: Cak Imin mengaku mendapat panggilan dari KPK, namun tak bisa datang dan minta dijadwalkan ulang
“Soal pemanggilan KPK terhadap Pak Muhaimin Iskandar. Apakah politisasi hukum? Menurut saya, ini bukan politisasi hukum. Kami berpendapat hukum tidak boleh dijadikan alat tekanan politik,” kata Mahfud, Selasa 9 September 2023.
Mahfud mengatakan, dalam pemanggilan tersebut, Cak Imin hanya dimintai keterangan untuk melengkapi berkas perkara yang sedang diselidiki KPK.
Mahfud lantas mencontohkan, beberapa waktu lalu ia juga sempat dipanggil KPK saat sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, dia datang untuk menjawab pertanyaan teknis.
“Saya juga pernah dipanggil KPK, saat Ketua MK AM (Akil Mochtar) OTT. Pertanyaannya hanya teknis saja, misalnya benarkah Anda adalah ketua dari saudara AM? Tahun berapa? Bagaimana pembagian penanganan perkara? Tahukah anda kalau Pak AM itu OTT dan sebagainya? Itu saja pertanyaan dan isi tanya jawab sudah disiapkan,” jelas Mahfud MD.
Baca Juga: Diminta Kooperatif, KPK Besok Periksa Cak Imin Atas Dugaan Korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan
Seperti diketahui, KPK telah menjadwalkan pemanggilan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri bagi Pekerja Migran Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja. Kasusnya terjadi pada tahun 2012 saat Cak Imin menjadi Menteri Ketenagakerjaan.
Baca Juga:
Cak Imin sedianya dipanggil pada Selasa 5 September 2023, namun meminta pemeriksaan diundur ke lain waktu karena akan menghadiri pembukaan MTQ.***
Artikel Terkait
