PusatDapodik
Home Berita Pendidikan Diduga Terjadi Mafia Tender Proyek di Dinas P dan K Kabupaten Malaka, Enam Orang Kontraktor Polisikan ULP

Diduga Terjadi Mafia Tender Proyek di Dinas P dan K Kabupaten Malaka, Enam Orang Kontraktor Polisikan ULP

Diduga Terjadi Mafia Tender Proyek di Dinas P dan K
35390066914 mafia proyek
Ilustrasi

Setapak Rai Numbei (Dalan Inuk)Tender Belanja Modal di dalam Melayani Pendidikan dan budaya Malaka Diperkirakan akan ada pada tahun 2023 mafia dalam tubuh ULP.

Karena kuat dugaan adanya mafia tender, enam kontraktor peserta lelang melaporkan ULP Kabupaten Malaka ke Mapolres Malaka.

Sebanyak yang menyetujui kontrak tersebut, ajukan laporan ke Polda Malaka pada 28 September 2023

Diketahui, kontraktor yang melaporkan ULP ke Mapolres Malaka adalah Cv. Aditya, Cv. Presylia Jaya, Cv. Empat Putra Malaka, Cv. Empat Romeo, Cv. Wahyu Utama Karya dan Cv. Umabes Direktur CV.

Aditya, Albert Daniel Lie membenarkan hal tersebut kepada wartawan di Betun, Senin (2/10-2023).

Albert mengatakan, pihaknya terpaksa melaporkan ULP Malaka karena diduga kuat ULP merugikan mitra yang mengikuti proses tender dengan menambahkan aturan yang tidak sesuai dengan dokumen seleksi untuk mengecualikan mitra karena dalam dokumen tersebut terdapat tata cara evaluasi penawaran. .

“Ini sangat aneh karena merekalah yang mengeluarkan aturan tapi mereka juga yang melanggar aturan,” ujarnya.

Perwakilan Direktur CV Empat Romeo, Dionisius Seran, mengatakan hal serupa kepada wartawan.

Dion mengatakan, pelaksanaan lelang di ULP Malaka diduga kuat adanya desain yang terdeteksi dalam proses lelang pembangunan RKB di SMPS St Albertus Agung Weleun senilai Rp 705.000. 000

“Kami menduga kuat adanya dugaan persekongkolan dimana materi sudah diserahkan sebelum pemenang tender ditentukan dan kontrak belum ditandatangani.
Yang lebih fatal lagi, padahal belum ada pengumuman pemenang atau tanda tangan kontrak, namun anehnya di lokasi sudah ada material yang dijatuhkan sesuai rencana gambar tata ruang proyek yang akan dilaksanakan, sehingga Diduga kuat sudah dirancang sebelumnya,” ujarnya.

Dikatakannya, Dokumen Pemilu dibuat oleh Pokja sendiri, termasuk tata cara evaluasi dan syarat untuk menjadi pemenang, namun sangat disayangkan karena mereka yang membuat dokumen tersebut namun dilanggar sendiri.

“ Patut kita curigai adanya penyalahgunaan wewenang untuk melakukan persekongkolan dalam menentukan pemenang yang diunggulkan sebagai pemenang lelang,” imbuhnya.

Dion menjelaskan, terkait kasus tender di SMPS St Albertus Agung Weleun, batalnya perusahaannya karena dua kesalahan, yakni verifikasi data terkait sertifikat profesi.

“Mereka beralasan barcode tidak bisa di scan padahal untuk mencari data valid tidak hanya melalui aplikasi saja tapi banyak cara, misalnya melalui Web, WA dan konfirmasi ke PJK. “Setelah kami konfirmasi melalui aplikasi online melalui SIKI tinggal masukkan NIK dan datanya terbaca sehingga sah dan sah,” ujarnya.

Kedua, kata dia, mereka membuat dokumen seleksi yang berisi tata cara mengenai Evaluasi Rencana Keselamatan Kerja namun mereka melanggar sendiri karena membuat aturan tambahan yang seharusnya tidak ditambahkan untuk mengecualikan mitra.

“Pokja telah menambahkan aturannya sendiri untuk mengecualikan mitra lain dan ini sangat tidak adil,” jelasnya.

Dijelaskannya, aturan baku tersebut dikeluarkan LPSE, namun nyatanya ada persyaratan tambahan di bidang seleksi seperti bebas dari penggalian dan bebas dari temuan inspektorat.

Dijelaskannya, sebenarnya persyaratan tersebut tidak boleh ditambah karena tender berlaku untuk seluruh warga negara Republik Indonesia.

“Siapa yang merasa mampu bekerja, silakan ikut berkompetisi dan tidak boleh terhambat,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, dalam dokumen pemilu ada salah satu syarat personel yaitu 3 tahun, padahal di dokumen pemilu maksimal hanya 2 tahun.

Kasatreskrim Polres MalakaAlfred Sutu belum menanggapi konfirmasi awak media ini. *** batastimor.com

Baca juga

Comment
Share:

Ad