pusatdapodik.com – Pendaftaran rekrutmen Panitia Pemilihan Daerah (PPK) Pemilihan Tahun 2024 dibuka hingga 16 Desember 2022.

Dibutuhkan 36.330 PPK untuk menjadi panitia pemilu 2024.

Pendaftaran PPK Pemilu 2024 dilaksanakan secara daring melalui sistem teknologi informasi berbasis web yaitu Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc atau disingkat SIAKBA.

Lalu, apa itu PPK, apa syarat pendaftarannya dan apa saja tugas hingga kewenangannya?

Baca juga: Gaji Hingga Rp. 2,5 juta, berikut cara daftar PPK dan PPS Pilkada 2024

Apa itu PPK?

Dilansir dari Kompas.com, (16/11/2022), PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilihan di tingkat kecamatan atau dengan nama lain.

Sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 3 ayat 2, kedudukan PPK berada di ibu kota kecamatan.

Kemudian pada Pasal 5 dan 6 dijelaskan bahwa jumlah anggota PPK adalah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.

syarat PPK

Sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 35, berikut persyaratan pendaftaran anggota PPK:

  1. Warga negara Indonesia.
  2. Berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun.
  3. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
  4. Memiliki integritas, kepribadian yang kuat, jujur ​​dan adil.
  5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pengurus partai politik khawatir.
  6. Berdomisili di wilayah kerja PPK.
  7. Mampu secara jasmani dan rohani.
  8. Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SLTA/SMA) atau sederajat.
  9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Bagaimana cara mendaftar PPK

Berikut cara daftar anggota PPK melalui laman SIAKBA.

1. Pelamar membuka situs:

2. Pelamar membuat akun SIAKBA dengan memasukkan nama, email, NIK, dan kata sandi.
3. Pelamar melakukan aktivasi akun SIAKBA melalui link yang telah dikirimkan melalui email.

4. Pemohon login kembali ke akun SIAKBA yang telah diaktifkan.

5. Pelamar mengisi data diri pelamar dengan benar.

6. Klik menu pilihan dan unggah dokumen.

7. Periksa kembali kelengkapan dokumen.

Jika lengkap, pemohon akan menerima tanda terima melalui email, namun jika dokumen pemohon tidak lengkap, akan dikirimkan pemberitahuan melalui email untuk melengkapi berkas hingga batas waktu pendaftaran berakhir.

8. Periksa hasil verifikasi administrasi. Pelamar dapat mengecek hasil verifikasi administrasi keabsahan berkas.

Jika memenuhi persyaratan (MS), maka pemohon dinyatakan lulus tahap verifikasi administrasi, namun jika tidak memenuhi persyaratan (TMS), pemohon dinyatakan tidak lulus.

9. Periksa hasil tes tertulis. Pelamar dapat mengecek hasil seleksi ini setelah menjalani proses tes tertulis.

10. Periksa hasil wawancara. Pelamar dapat mengecek hasil seleksi ini setelah menjalani proses tes wawancara.

11, Periksa hasil seleksi akhir. Pelamar dapat mengecek hasil seleksi ini setelah melalui semua tahapan seleksi.

Kehormatan PPK

Dikutip dari Kontan, (21/11/2022), berikut rincian honorarium petugas lembaga Ad Hoc.

  • Honor Ketua PPK: Pemilu 2019 Rp 1.850.000 untuk Pemilu 2024 naik menjadi Rp 2.500.000
  • Honor Anggota PPK : Pemilu 2019 Rp 1.600.000,- untuk Pemilu 2024 naik menjadi Rp 2.200.000,-
  • Honor Ketua PPS : Pilkada 2019 Rp 900.000 Untuk Pilkada 2024 naik jadi Rp 1.500.000
  • Honor Anggota PPS : Rp 850.000 untuk Pilkada 2019 Untuk Pilkada 2024 naik menjadi Rp 1.300.000
  • Honor Pantarlih: Pemilu 2019 Rp 800.000 untuk Pemilu 2024 naik menjadi Rp 1.000.000
  • Honor Ketua KPPS: Pemilu 2019 Rp 550.000,- untuk Pemilu 2024 naik menjadi Rp 1.200.000
  • Honor Anggota KPPS: Pemilu 2019 Rp 500.000 untuk Pemilu 2024 naik menjadi Rp 1.100.000
  • Honor Petugas Tata Tertib Linmas di PPS: Pemilu 2019 Rp 500.000 untuk Pemilu 2024 Naik Jadi Rp 700.000

Selain kenaikan honor per petugas lembaga Ad Hoc, tercatat ada penetapan santunan biaya kecelakaan untuk perlindungan petugas lembaga Ad Hoc pada Pemilu 2024 mendatang.

Satuan biaya perlindungan aparat ad hoc tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 yang ditandatangani pada 5 Agustus 2022.

Berikut santunan PPK, PPS dan KPPS Pemilu 2024

  • Meninggal = Rp 36.000.000 per orang;
  • Catatan Permanen = Rp 30.800.000 per orang;
  • Cedera Berat = Rp 16.500.000 per orang;
  • Cedera Sedang = Rp 8.250.000 per orang; dan
  • Bantuan Biaya Pemakaman = Rp 10.000.000 per orang.

Baca juga: Mengenal PPK di Pilkada: Pengertian, Tugas, Wewenang, dan Cara Pendaftaran


Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *