GP Ansor Larang Kader dan Pengurus Gunakan Atribut Organisasi untuk Kepentingan Kampanye Pilpres 2024
pusatdapodik.com – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) melarang kader dan pengurus menggunakan atribut organisasi untuk keperluan kampanye.
Larangan ini tertuang dalam Surat Instruksi 4173/PP/SR-01/IX/2023 yang ditandatangani Ketua Umum PP GP Ansor H. Yaqut Cholil Qoumas dan Sekjen Abdul Rochman.
Sejumlah instruksi berisi larangan dan imbauan dikeluarkan untuk mengantisipasi meningkatnya eskalasi politik jelang pemilu 2024.
Baca Juga: Hadiri Kemah Bhakti GP Ansor Wonosobo, Ganjar Ingatkan Sejarah Besar Ansor Bagi Indonesia dan Kemanusiaan
Surat instruksi yang diterbitkan Jumat 8 September 2023 berisi:
Pertama, kader dan pengurus dilarang menggunakan simbol, lagu, seragam, dan atribut lainnya, aset dan kantor GP Ansor untuk tujuan politik praktis dan/atau pengawalan. Atau kampanye calon presiden/wakil presiden, calon legislatif, calon kepala daerah dan partai politik manapun.
Kedua, kader dan pengurus dilarang membuat pernyataan dan/atau surat dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon anggota legislatif, calon kepala daerah, dan partai politik mana pun yang mengatasnamakan GP Ansor.
Ketiga, kader dan pengurus tetap menjunjung tinggi Khittah NU Tahun 1926 dan 9 Pedoman Politik Warga NU sesuai Keputusan Kongres NU ke-28 tahun 1989 di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.
“Tetap menjunjung tinggi Khittah NU 1926 dan 9 Pedoman Politik Warga NU sesuai Keputusan Kongres NU ke-28 tahun 1989 di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta,” bunyi salah satu poinnya.
Baca juga: Menanggapi Pemecatan Sejumlah Kader Ansor dan Banser Kabupaten Tegal dari PKB, Ini Jawaban Nur Fanani
Baca Juga:
Selain itu, kader dan pengurus Ansor harus mematuhi 9 pedoman politik dengan mengedepankan norma dan etika.
“Politik bagi Nahdlatul Ulama dengan dalih apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.” itu salah satu pedomannya.
Keempat, kader dan pengurus menjaga kondusifitas, ketertiban dan keamanan di wilayahnya masing-masing.***
Artikel Terkait
