PusatDapodik
Home Guru Kepegawaian HORE! Tenaga Honorer 2,3 Juta Tak Akan Dihapus November 2023, Cek Kemungkinan Ada Skema Pengangkatan

HORE! Tenaga Honorer 2,3 Juta Tak Akan Dihapus November 2023, Cek Kemungkinan Ada Skema Pengangkatan

TRIBUNNEWSSULTRA.COM – Baru saja rilis pengumuman KemenPANRB terbaru, tentang pemberhentian massal tenaga honorer, atau tenaga Non ASN tahun 2023.

pemberhentian massal tenaga honorer 2023 ini merupakan sebuah kabar gembira bagi teman-teman tenaga honorer.

Terutama menjelang pendaftaran CPSN 2023, yang akan diselenggarakan oleh KemenPANRB dalam waktu dekat ini.

Mengutip laman menpan.go.id, KemenPANRB bersama DPR mengintensifkan pembahasan penataan tenaga non-ASN berjumlah 2,3 juta orang.

Baca juga: Nasib 2,3 Juta Tenaga Honorer Kian Terang Benderang, Menpan RB Ungkap Arahan Terbaru Presiden Jokowi

Untuk merinci terkait jumlah pasti tenaga honorer di Indonesia, bakal ada audit data dari BPKB.

“Tidak boleh ada pemberhentian massal. Itu prinsip utama dan pertamanya.”

“Sebenarnya jumlah tenaga non-ASN itu sekitar 400.000 per 2022, tetapi begitu didata ada 2,3 juta dengan mayoritas ada di pemerintah daerah.”

“Datanya kini sedang diaudit BPKP. Penataan itulah yang kini sedang dibahas bareng DPR. Opsinya dibahas di RUU ASN.”

“Kemudian nanti ada regulasi turunannya,” ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Jumat (4/8/ 2023).

Baca juga: KABAR BAIK! Rincian Jumlah Formasi Tenaga Honorer PPPK 2023, Cek Dua Wilayah Ini di Pulau Jawa

Abdullah Azwar Anas memberikan ancang-ancang terkait tenaga honorer yang batal dihapus. Mengikuti arahan dari Presiden Jokowi.

“Kalau kita normatif, maka mereka tidak boleh lagi bekerja November 2023. Presiden Jokowi memberi arahan, 2,3 juta non-ASN ini harus tetap bekerja.”

“Istilahnya, kita amankan dulu agar bisa terus bekerja. Skemanya bagaimana, ini yang sedang dibahas,” ujar Abdullah Azwar Anas.

Selain itu, pendapatan atau gaji bagi tenaga honorer ini, tak ada perubahan, sehingga harus menyesuaikan skema kerja.

“Sehingga harus ada skema kerja yang lebih tepat dan adil,” beber Azwar.

Namun akan menempatkan prioritas pada pelayanan dasar terkait guru dan tenaga kesehatan.

Setiap rekrutmen ASN, guru dan tenaga kesehatan selalu diutamakan. Bahkan, dalam perencanaan kebutuhan ASN 2023-2030, hanya guru dan tenaga kesehatan.

Kedua posisi ini masih diperbolehkan mendapat penambahan formasi secara terus-menerus dalam skema positive growth.

Baca juga: Alhamdulillah Sejahtera! RESMI Penjelasan KemenPANRB Tentang PPPK Paruh Waktu, Gajinya Segini

“Rekrutmen ASN yang terus kita terapkan tiap tahun, secara bertahap tenaga non-ASN akan masuk menjadi ASN secara selektif.”

“Misalnya 2023 kita rekrut 572.000 ASN, di mana 80 persennya untuk tenaga non-ASN termasuk Honorer THK-II dan selebihnya pelamar umum.
“Tahun 2022 rekrut 396.000 PPPK, dimana 90 persennya tenaga non-ASN termasuk Honorer THK-II.”

“Sehingga data 2,3 juta tenaga non-ASN itu perlahan berkurang secara selektif menjadi ASN,” papar Anas.

Harapan KemenPANRB, tidak ada lagi instansi pemerintah yang merekrut tenaga non-ASN sesuai dengan amanat peraturan-perundangan.

“Agar tidak ada PHK, kita harap tidak ada rekrutmen honorer baru, ujar Anas.

Hal ini merujuk pada surat B/1527/M.SM.01.00/2023 dari KemenPANRB tanggal 25 Juli 2023 lalu.

Surat ederan ini terkait Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN

Baca juga: Lowongan CPNS dan PPPK 2023 Hanya Tersedia 572.496 Formasi, Dibuka Untuk 72 Instansi Pemerintah

Bahwa dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Aakan berlaku pada tanggal 28 Nopember 2023. Sesuai dengan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak bahwa eks THK-2 dan Tenaga Non ASN masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut PPK Instansi Pusat dan Instansi Daerah agar melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

a. PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan Tenaga Non ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan Tenaga Non ASN dalam basis data BKN;

b. Dalam mengalokasikan pembiayaan Tenaga Non ASN dimaksud, pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh Tenaga Non ASN selama ini;

c. PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN atau Tenaga Non ASN lainnya;

Adapun untuk pemenuhan ASN di lingkungan Instansi Pemerintah dapat dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)

 

Comment
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ad