Petunjuk Teknis Pendampingan Pemberdayaan KKG MGMP POKJAWAS Tahun 2022

Amongguru.com. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia telah menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pendampingan Pemberdayaan KKG POKJAWAS Tahun 2022.

Petunjuk Teknis Pemberdayaan KKG MGMP POKJAWAS Tahun 2022 tertuang dalam Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 5586 Tahun 2022 tanggal 4 Oktober 2022.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Pemberdayaan KKG POKJAWAS Tahun 2022 diterbitkan dengan memperhatikan:

1. bahwa untuk mendukung dan memfasilitasi peran dan pemberdayaan KKG dan MGMP, perlu memberikan bantuan kepada KKG Raudlatul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah dan MGMP Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) ;

2. bahwa untuk menjamin pelaksanaannya Bantuan Pemberdayaan KKG dan MGMP Tahun Anggaran 2022 tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pendampingan Pemberdayaan KKG/MGMP/Pokjawas Tahun Anggaran 2022.

DIKTU PERTAMA: Menentukan Petunjuk Teknis Pendampingan Pemberdayaan KKG/MGMP/Pokjawas Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Diktum KEDUA Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyaluran Bantuan Pemberdayaan KKG dan MGMP Tahun Anggaran 2022.


DIKTU KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022.

Bantuan Pemberdayaan KKG/MGMP/Pokjawas Tahun Anggaran 2022 adalah bantuan berupa uang untuk fasilitasi dan dukungan kebutuhan operasional, dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di KKGRA dan MGMP PAI dan Bahasa Arab.

Sementara itu, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru (PKB) adalah pengembangan kompetensi bagi guru yang dilaksanakan sesuai kebutuhan, bertahap, dan berkesinambungan.


Latar belakang

Salah satu prioritas renstra Kemenag dalam peningkatan mutu Pendidikan Agama Islam di madrasah dapat dilaksanakan melalui skema Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi Guru, Kepala Madrasah, dan Tenaga Kependidikan Madrasah dengan memaksimalkan peran KKG. , MGMP, KKM, dan POKJAWAS.

Pelaksanaan program di komunitas ini dalam rangka penguatan dan perluasan akses kegiatan/pelatihan bagi kelompok kerja di komunitas belajar guru yang terdekat dengan tempat kerja.

Mengingat pentingnya program ini Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidik Madrasah dan Tenaga Kependidikan (GTK) perlu memberikan pendampingan yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan penguatan peran KKG dan MGMP untuk membangun komunitas belajar guru yang paling dekat dengan tempat kerja untuk memberikan arahan bagi pengembangan, prakarsa, dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi secara sistematis dan berkesinambungan di kalangan guru dan tenaga kependidikan.

Selanjutnya, agar Pendampingan Pemberdayaan KKG dan MGMP Tahun Anggaran 2022 dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, hemat, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu diatur Petunjuk Teknis Pendampingan Pemberdayaan KKG/MGMP/Pokjawas Tahun Anggaran 2022.

Maksud dan tujuan

1. Artinya

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyaluran KKG RA dan MGMP PAI serta Bantuan Pemberdayaan Bahasa Arab Tahun Anggaran 2022.

2. Tujuan

Petunjuk teknis ini bertujuan agar penyaluran KKGRA dan MGMP PAI serta Bantuan Pemberdayaan Bahasa Arab Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan secara tertib, efisien, hemat, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. .

Prinsip

Prinsip pelaksanaan bantuan adalah kepastian bentuk, kepastian identitas penerima, kejelasan tujuan, kejelasan penanggung jawab, dan ketersediaan anggaran.

Adapun asas penggunaan kewenangan bagi Pejabat Pemerintah dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu asas legalitas, asas perlindungan hak asasi manusia, dan asas prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB). ) yang meliputi asas kepastian hukum, asas manfaat, asas ketidakberpihakan, asas ketelitian, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.

Cakupan

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini terdiri dari Pendahuluan, Pelaksanaan Pendampingan, Penertiban, Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan Pengaduan Masyarakat, dan Penutup.

Tujuan penggunaan

Tujuan penggunaan Bantuan adalah sebagai berikut.

1. Mendanai seluruh atau sebagian komponen anggaran untuk fasilitasi dan dukungan kebutuhan operasional, dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan mutu madrasah melalui Pengembangan Profesional Berkelanjutan.

2. Menstimulasi dukungan dan partisipasi guru dan tenaga kependidikan madrasah.

Pembantu

Pemberi bantuan adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Persyaratan Penerima Bantuan

Persyaratan bagi penerima bantuan adalah sebagai berikut.

1. Memiliki Surat Keputusan (SK) tentang penetapan kepengurusan dan keanggotaan kelompok kerja dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan/atau berdasarkan Surat Keputusan akta notaris yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

3. Memiliki struktur organisasi yang lengkap, dan/atau sekurang-kurangnya terdiri dari pembina, ketua, sekretaris, bendahara dan bagian.

4. Memiliki keanggotaan minimal 15 orang dan maksimal 30 orang untuk KKG dan MGMP.

5. Untuk daerah tertentu (3T) dan daerah terpencil lainnya, ketentuan kepesertaan adalah sebagai berikut.

sebuah. memiliki keanggotaan KKG sekurang-kurangnya 10 orang untuk tingkat Kabupaten/Kabupaten/Kota atau gabungan tingkat Kabupaten/Kabupaten/kota.

b. memiliki anggota minimal 10 orang untuk MGMP tingkat kecamatan atau gabungan kecamatan.

6. Anggota Pokja terdaftar di SIMPATIKA (Sistem Informasi Manajemen Tenaga Kependidikan) Kementerian Agama Republik Indonesia.

7. Memiliki rencana program kerja.

8. Kelompok kerja penerima bantuan adalah kelompok kerja yang telah aktif selama satu tahun terakhir.

9. KKG dan MGMP memperoleh rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang menyatakan keberadaan, kegiatan dan kelayakannya sebagai penerima bantuan.

10. Daftar melalui

Formulir dan Detail Bantuan

Bantuan Pemberdayaan KKG dan MGMP ini berbentuk uang dengan perincian sebagai berikut.

1. KKRA : Rp. 15.000.000,-/KKG

2 MGMP : Rp. 20.000.000,-/MGMP

Bantuan ini untuk memfasilitasi dan mendukung kebutuhan operasional pembiayaan pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) guna mencapai target dan tujuan perencanaan yang telah disusun oleh kelompok kerja berdasarkan proposal yang diajukan.

Bantuan dapat digunakan untuk membiayai:

1. kegiatan KKG minimal 2 kali selama periode kegiatan tahun anggaran 2022; dan

2. Kegiatan MGMP minimal 3 kali selama periode kegiatan tahun anggaran 2022.

Petunjuk Teknis Pemberdayaan KKG MGMP POKJAWAS Tahun 2022 Selengkapnya dapat dibaca dan diunduh pada tautan berikut.

unduh

Dengan demikian Petunjuk Teknis Pemberdayaan KKG MGMP POKJAWAS Tahun 2022. Semoga bermanfaat.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *