PUSATDAPODIK.COM | Setidaknya ada tujuh poin penting yang menjadi kesepakatan antara Kementerian PANRB dan Kepala Daerah yang menjadi kabar gembira bagi para TKI yang bekerja di Instansi Pemerintah.

Baca Juga : Terbaru! Kuartal 4 Tunjangan Sertifikasi Guru Sudah Dicairkan di 79 Daerah Ini, Silahkan Cek?

Tujuh poin hasil rapat koordinasi tersebut adalah sebagai berikut:

PertamaMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Abdullah Azwar Anas meminta bupati selaku pejabat kepegawaian (PPK) melakukan audit atas kebenaran data tenaga honorer.

KeduaMenpan RB Anas juga meminta bupati di masing-masing daerah mengirimkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ke BKN.

KetigaSPTJM yang akan dikirimkan oleh Bupati ke masing-masing daerah merupakan bentuk komitmen dan bukti bahwa Bupati dapat mempertanggungjawabkan bahwa data personel non-ASN di wilayahnya adalah valid dan tidak berubah.

Baca Juga: Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini untuk Guru Kehormatan dan Guru Motivator, Isinya Mengejutkan

KeempatMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Anas mendorong pemerintah daerah/pemda mengawasi proses pendataan.

KelimaMenteri Anas menjelaskan perlunya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memantau data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.

Keenam, Akan ada audit data untuk memastikan data personel non-ASN yang dikirimkan sesuai kebutuhan. Pada poin keenam ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas juga menyatakan akan dilakukan audit terhadap data pegawai sementara. “Akan ada audit data untuk memastikan data personel non-ASN yang dikirimkan sesuai kebutuhan.” Abdullah Azwar Anas menegaskan.

Baca Juga: Polri Pastikan Proses Pencarian Awak Helikopter P-1103 Maksimal

KetujuhSetelah proses selesai, data tenaga honorer yang masuk akan diverifikasi dan diumumkan secara transparan oleh instansi pemerintah pengusul untuk memastikan nama-nama yang masuk dalam pendataan non-ASN memenuhi persyaratan Surat Menteri PANRB.

Demikian artikel tentang Opsi Penyelesaian Tenaga Honorer yang Dijelaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Semoga bermanfaat.

Sumber: Naikpangkat.com

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *