PUSATDAPODIK.COM | sebanyak 1,6 juta guru dinyatakan dapat langsung menerima tunjangan profesi guru tanpa sertifikasi, hal ini tertuang dalam ketentuan TPG 2023 dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional.

Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) telah menjamin guru yang belum memiliki sertifikasi tidak perlu mengantre bertahun-tahun untuk menerima tunjangan profesi guru atau TPG.

Baca Juga: PK SMK Melatih Siswa Disiplin dan Tanggung Jawab

Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Dikatakannya, saat ini ada 1,6 juta guru yang sudah bertahun-tahun menunggu tunjangan profesi, tetapi masih harus antre bahkan belum menerima pensiun karena belum tersertifikasi.

Ketentuan guru bisa langsung mendapat tunjangan profesi tanpa sertifikasi dalam RUU Sisdiknas saat ini sedang dibahas pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama DPR RI.

Baca Juga: Karir cemerlang bisa diraih bagi yang mengikuti program ini, wajib tahu

Selain memuat ketentuan tentang guru yang mendapat tunjangan profesi tanpa sertifikasi, RUU Sisdiknas yang sedang dibahas juga dirancang berintegritas dan mencabut 3 undang-undang tentang pendidikan Indonesia.

Selain itu, tidak ada pasal terkait tunjangan profesi guru atau TPG dalam RUU tersebut namun diduga TPG akan dihapuskan.

Tunjangan profesi guru adalah tunjangan yang diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik.

Baca juga: Sejumlah Pihak Kecam Kenaikan Upah Minimum dan Gugatan ke Mahkamah Agung

Untuk mendapatkan tunjangan tersebut, seorang guru harus mengikuti program pendidikan guru di LPTK yang didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengganti akta IV.

PPG bertujuan agar guru dapat memenuhi kompetensi dan profesionalitasnya sebagai guru yang telah ditempuh selama dua tahun.

Setelah menjalani PPG, seorang guru akan mendapat sertifikat pendidik atau serdik, yang nantinya menjadi dasar pemberian TPG.

Baca Juga: Bisnis Di Balik Layar: Kolaborasi Dokter dan Pedagang Besar Farmasi dalam Penjualan Obat

Tujuan dengan dihapuskannya TPG adalah untuk pemerataan besaran gaji bagi semua guru, bukan hanya guru yang sudah melakukan sertifikasi.

RUU Sisdiknas juga mengintegrasikan dan mencabut tiga UU terkait pendidikan, yakni UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dalam RUU tersebut dijelaskan bahwa guru yang telah menerima tunjangan profesi, baik guru ASN maupun guru non-ASN, akan tetap menerima tunjangan tersebut hingga pensiun.

Baca Juga: Gara-gara Ini, Kontrak THL di Manggarai Timur Tak Diperpanjang

Dalam RUU Sisdiknas, Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan bahwa pendidik PAUD diusulkan masuk dalam kategori guru, bukan hanya TK hingga perguruan tinggi.

Jika dalam RUU Sisdiknas tahun 2003, pendidikan anak usia tiga sampai lima tahun tidak dimasukkan dalam pendidikan formal, bantuan pemerintah lebih sedikit lagi.

Baca Juga: FTBI Kaltim 2022, Jadikan Revitalisasi Bahasa Daerah Lebih Nikmat Generasi Muda

Nadiem mengungkapkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan terobosan dalam membenahi pengelolaan PAUD, salah satunya dengan percepatan pendanaan dan pemerataan PAUD. Dengan terobosan ini, besaran BOP disesuaikan dengan tingkat biaya daerah, juga BOP PAUD disalurkan langsung ke unit-unit dan digunakan secara fleksibel.

Berikut penjelasan tentang peraturan yang akan mengatur soal TOG tahun 2023. Simak ulasannya sebagai berikut:

Guru ASN : Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN.

Bagi guru non PNS : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Baca Juga: Cek! Arti tahi lalat di dahi adalah tanda kebijaksanaan

Sementara itu, ada tunjangan profesi guru yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 dan peraturan turunan lainnya. Bagi guru yang berstatus PNS akan mendapatkan TPG sebesar 1 kali gaji pokok.

Sedangkan untuk guru bukan PNS, TPG disesuaikan dengan kesetaraan jenjang, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku.

Baca Juga: Pentingnya Media Pembelajaran dalam Kegiatan Belajar Mengajar

Bagi guru berstatus non PNS yang sudah memiliki sertifikat pendidik namun belum memiliki jabatan fungsional guru akan diberikan TPG sebesar Rp 1,5 juta per bulan.

Sumber: Naikpangkat.com

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *