Masalah Guru PPPK – Seleksi PPPK 2022 sudah berjalan, masih banyak ketidakpastian nasib PNS dengan Perjanjian Kerja Guru (PPPK) 2021 dan seleksi PPPK 2022. Melihat hal tersebut, Komisi X DPR RI bertugas memberikan 3 catatan penting kepada kementerian dan lembaga terkait.

Menurut Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kemendikbud harus membenahi banyak hal. Utamanya di bagian perencanaan karena hingga saat ini rekrutmen tahun lalu masih menyisakan guru yang lulus PPPK namun belum mendapat formasi.

Selain masalah perencanaan yang belum matang, seleksi tahun lalu yang masih menyisakan guru tanpa formasi juga ditengarai oleh kekuatan fiskal Pemerintah Daerah (Pemda). Akibatnya, banyak guru yang mendapatkan haknya secara penuh. Jumlah karyawan, gaji dan tunjangan tidak berkurang meskipun mereka adalah guru P3K.

Beberapa waktu lalu dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR RI, banyak anggota Komisi X yang menyampaikan alasan Pemerintah Daerah. Mereka beralasan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pempus belum dicairkan.

“Selain itu, sulitnya mencari guru terbaik di sekolah swasta. Kemudian banyak guru sekolah swasta yang beralih menjadi PPPK,” ujar anggota Komisi X iti, Dede Yusuf.

Pengalihan guru swasta ke negara sebenarnya tidak melanggar aturan, namun mengganggu proses distribusi guru. Berdasarkan fakta tersebut, DPR berharap pemerintah memberikan prioritas kepada guru honorer sekolah negeri. Apalagi bagi mereka yang sudah lama mengajar.

3 usulan DPR untuk Kemendiknas

DPR memerintahkan Direktur Jenderal Guru dan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Nunuk Suryani, untuk mencatat saran-saran berikut.

  • Pertama, Kemendikbud harus segera mengoordinasikan urgensi ini dengan Panitia Seleksi Nasional. Secara khusus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI. Tujuannya agar anggaran gaji dan tunjangan guru PPPK bersumber dari APBN dengan skema pembayaran yang jelas.
  • Kedua, DPR meminta Kemendikbud segera membuat roadmap penyelesaian guru honorer atau guru PPPK bersama Kemendikbud terkait dan pemerintah daerah beserta jajarannya.

    Maksud DPR di sini adalah mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera menyusun skema penyelesaian beserta tenggat waktunya. Kemudian skema penyelesaian tidak asal dibuat tetapi juga harus berdasarkan data yang akurat baik mengenai jumlah sekolah, kebutuhan guru dan dampaknya terhadap satuan pendidikan.

  • Ketiga, mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek untuk menyampaikan laporan kepada DPR secara berkala. Laporan tersebut harus diserahkan ke DPR RI dalam waktu dua minggu. Sehingga DPR bisa memantau sejauh mana tahapan seleksi 2021 sudah selesai dan progres PPPK 2022.

DPR RI pun mendesak pemerintah berkoordinasi agar permasalahan guru PPPK bisa langsung berkoordinasi dengan Wakil Presiden. Tujuannya agar solusi dapat berjalan secara komprehensif.

Halaman selanjutnya

Panselna Didesak DPR RI

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *