PusatDapodik
Home Guru Kepegawaian Masa Kerja 5 Tahun, Honorer ini Bisa Jadi CPNS Tanpa Tes

Masa Kerja 5 Tahun, Honorer ini Bisa Jadi CPNS Tanpa Tes


PUSATDAPODIK.COM | merupakan salah satu skema penyelesaian bagi tenaga kerja non ASN atau honorer yang terancam kehilangan pekerjaan pada tahun 2023 yaitu mempekerjakan tenaga honorer non ASN menjadi CPNS atau PPPK dengan cara mengangkat tenaga honorer menjadi CPNS tanpa tes.

Pemerintah daerah (Pemda) sejalan dengan keinginan pemerintah pusat untuk mengangkat non ASN menjadi CPNS atau PPPK. Namun pemerintah daerah terkendala anggaran.

Pemerintah daerah telah mengusulkan agar non ASN yang akan diangkat menjadi CPNS atau PPPK digaji melebihi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Baca Juga: Peredaran Narkoba, Orang Ini Ditangkap Polisi

Bahkan, Pemda kemudian memberikan masukan agar tenaga kerja non-ASN bisa diangkat menjadi CPNS tanpa melalui tes dengan kriteria khusus.

Usulan pengangkatan non ASN menjadi CPNS tanpa melalui tes disampaikan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia (APEKSI) Komisariat v Se-Kalimantan, Khairul.

Walikota Tarakan mengungkapkan, APEKSI pernah mengajukan usulan pengangkatan non ASN secara langsung tanpa melalui tes seleksi seperti yang terjadi pada tahun 2006 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer yang akan menjadi calon pegawai negeri sipil. atau CPNS dengan masa kerja lebih lama. sudah ditentukan.

Khairul mengatakan, misalnya, jika masa kerjanya lebih dari 10 tahun atau lebih dari 5 tahun, dengan catatan perubahan peraturan yang semula dianggarkan dari daerah, akan menjadi penganggaran pusat.

Baca Juga: Geger! Sekelompok Monyet Ekor Panjang Turun Gunung, Pertanda Bencana Alam?

Bagi pekerja non ASN yang belum memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.

Khairul sendiri menegaskan, bagi pegawai non ASN yang belum memenuhi masa bakti, akan dilakukan seleksi P3K tanpa memandang kualifikasi atau jurusan pendidikan.

“Pemilihan PPPK cukup mempertimbangkan strata diploma untuk jabatan PPPK yang akan dibutuhkan,” lanjutnya.

Menurut Khairul, selama ini tenaga honorer telah membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintahannya.

Baca Juga: Cek Upah Minimum Provinsi NTT 2023

Khairul mengungkapkan, tenaga honorer ini sudah menjadi bagian dari tulang punggung kita.

Ia juga menjelaskan alasan Pemda tetap mengangkat pegawai dengan status honorer, meski ada larangan pengangkatan pegawai non-ASN.

Menurut Khairul, pemerintah pusat melarang pengangkatan honorer, namun di sisi lain memberlakukan moratorium pengangkatan PNS.

Akibatnya akan terjadi kekosongan jabatan karena banyak PNS yang memasuki masa pensiun.

Baca Juga: Ternyata Arti Tahi Lalat di Hidung Pertanda Karir Bagus dan Penggoda Suka Merayu

Untuk mengisi kekosongan jabatan PNS, pemerintah daerah terpaksa merekrut tenaga kerja non-ASN.

Khairul mengatakan, ada kebijakan pengangkatan tenaga honorer di setiap daerah dan tenaga honorer akan mengisi kekosongan PNS.

Ia pun mengkritisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan PPPK (P3K).

Baca Juga: Cek! Arti Tahi Lalat di Selangkangan Bagi Pria Warisan yang melimpah dan keberuntungan dari pasangan

PP 49/2018 mengamanatkan penyelesaian tenaga honorer paling lambat 5 tahun jingga paling lambat 28 November 2023. Namun pelunasan honorer tidak disertai dengan pengangkatan CPNS.

Khairul menegaskan, selama 5 tahun masa transisi itu tidak dibarengi dengan pengangkatan PNS.

Ia pun mencontohkan Pemkot Tarakan yang sejak 2010 belum mendapatkan formasi CPNS.

“Kalau tidak salah pengangkatan PNS terakhir tahun 2010 dan 12 tahun yang lalu,” kata Wali Kota Tarakan.

Baca Juga: Wajib Diketahui! Arti Tahi Lalat di Selangkangan Bagi Wanita Banyak Pasangan dan Mudah dalam Keuangan

Bahkan, kata dia, banyak PNS yang sudah memasuki usia pensiun.

Akhirnya pemerintah daerah terpaksa mengangkat tenaga honorer untuk mengisi posisi PNS yang lowong.

“Banyak guru, tenaga kesehatan dan pegawai negeri lainnya yang sudah pensiun dan harus diganti untuk mengisi jabatan yang lowong. Tapi tidak ada PNS, mau tidak mau daerah harus bijak dengan mengangkat tenaga honorer,” pungkasnya.

Sumber: Naikpangkat.com

Comment
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ad