Penasihat Hukum AS Terkesan Dipaksakan

- Penulis

Selasa, 19 September 2023 - 14:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penasihat Hukum AS Terkesan Dipaksakan

Penasihat Hukum AS Terkesan Dipaksakan

pusatdapodik.com – Sidang eksepsi dengan terdakwa AS, mantan Kepala Desa Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, atas dugaan korupsi penggunaan tanah kas desa (TKD) dinilai tidak mengada-ada dan terkesan dipaksakan.

Nota keberatan disampaikan Layung Purnomo SH dan rekan selaku penasihat hukum terdakwa di ruang sidang Pengadilan Tipikor (PN), Selasa 12 September 2023.

Layung Purnomo dan kawan-kawan keberatan dengan dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Keberatan kami pada dasarnya adalah keberatan, ada beberapa poin yang kami keberatan, kata Layung Purnomo.

Poin pertama, Layung Purnomo dan kawan-kawan selaku penasihat hukum terdakwa merasa keberatan dengan penerapan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa AS.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencantumkan Pasal 33 Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penggunaan Tanah Kas Desa (TKD).

Terkait penerapan pasal tersebut, penasihat hukum terdakwa menilai telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum.

Baca Juga :  Songsong Hari Guru Nasional, Guru Harus Tingkatkan Skill Ini

Menurut tim penasihat hukum terdakwa, ada kesalahan dalam dakwaan pada pasal 33, versi JPU mengutip pasal 33 Pergub 34 Tahun 2017, namun yang dikutip JPU adalah pasal 33 Peraturan Daerah DIY nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan. dan Pemanfaatan Tanah Kesultanan dan Kadipaten.

Menurut penasihat hukum terdakwa, dakwaan tersebut merupakan kesalahan penerapan tuntutan hukum. Jadi JPU melakukan kesalahan dengan menggunakan hukum sebagai dasar utama perkaranya, kata Layung Purnomo.

Keberatan kedua terkait audit atau penghitungan kerugian negara akibat dugaan korupsi tanah kas desa di Caturtunggal.

Sedangkan keberatan ketiga, penasehat hukum menilai perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana.

Kemudian keberatan keempat terkait dengan waktu dan subjek sebenarnya dimana penasihat hukum AS menilai terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan.

Penasihat hukum terdakwa berpendapat, sebaiknya jaksa penuntut umum mengutamakan upaya hukum administratif terlebih dahulu, sebelum menempuh hukum primer atau hukum pidana.

Baca Juga :  Wajib Coba! Tutorial Membuat Kue Bolu Coklat dengan Bahan Sederhana Enaknya Minta Tagih

Sebab, lanjut Layung, penegakan hukum harus berurutan. “Saya kira JPU tidak menggunakan hukum administrasi dan langsung menggunakan sanksi pidana,” kata Layung.

Oleh karena itu, penasihat hukum terdakwa berharap majelis hakim melihat sisi terdakwa terkait penerapan hukum yang diterapkan jaksa.

Sebagaimana dalam peraturan gubernur yang berlaku, penanganan pelanggaran jika terjadi hal seperti ini (penyalahgunaan tanah kas desa) pada pasal 60 Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 ada lima tahapan dalam memproses pelanggar.

“Pertama teguran, pencabutan izin, pengembalian aset, baru proses hukum. PT Deztama Putri Santosa sudah mengembalikan aset yang disalahgunakan,” jelas Layung.

Jaksa Penuntut Umum Triskie Narendra usai persidangan mengatakan, pihaknya menghormati upaya penasihat hukum terdakwa terkait pembacaan eksepsi.

Untuk mengungkap seluruh permasalahan tersebut, persidangan akan dilanjutkan pada Selasa, 19 September 2023. Dengan agenda pembacaan tanggapan JPU. (Rangga Permana).*

Berita Terkait

Contoh Surat Pernyataan Atau Pakta Integritas Lapor diri piloting PPG Daljab 2024
Ini Yang Harus Bapak/ibu Lakukan Jika sudah Terpanggil PPG Daljab 2024 di SIMPKB
Cara Melihat Penilaian Pengelolaan Kinerja PMM di E- Kinerja BKN Untuk Guru
Selamat untuk Guru Jateng, TPG TW 2 Akan Segera di Kirimkan ke Rekening Pertengahan Juli Ini
Bukan Tanggal 15 Juli, MenpanRB Targetkan Seleksi CPNS 2024 Tetap Dibuka Bulan Juli
Tenaga honorer Makin Rumit, Sekarang Gaji Akan di Potong 3% Untuk Tapera ?
Semua Honorer Yang Terdata di BKN Akan Diangkat Menjadi ASN, Begini Cara Melihat Terdata di BKN
Informasi Seleksi CPNS dan PPPK Kemenag 2024: Semua Honorer Jadi ASN, Berikut Formasinya
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 23 Juli 2024 - 05:12 WIB

Contoh Surat Pernyataan Atau Pakta Integritas Lapor diri piloting PPG Daljab 2024

Jumat, 19 Juli 2024 - 13:46 WIB

Ini Yang Harus Bapak/ibu Lakukan Jika sudah Terpanggil PPG Daljab 2024 di SIMPKB

Kamis, 18 Juli 2024 - 13:50 WIB

Cara Melihat Penilaian Pengelolaan Kinerja PMM di E- Kinerja BKN Untuk Guru

Rabu, 17 Juli 2024 - 05:24 WIB

Selamat untuk Guru Jateng, TPG TW 2 Akan Segera di Kirimkan ke Rekening Pertengahan Juli Ini

Minggu, 14 Juli 2024 - 10:59 WIB

Bukan Tanggal 15 Juli, MenpanRB Targetkan Seleksi CPNS 2024 Tetap Dibuka Bulan Juli

Berita Terbaru

Viral

Jangan Ya Dek Ya Yang Viral Di Tiktok Asli

Rabu, 24 Jul 2024 - 06:53 WIB