PusatDapodik
Home Dapodik Informasi Dapodik Rekrutmen Lowongan PPPK 2022 Dibuka di Kementerian BUMN, Intip Syarat dan Cara Pendaftarannya

Rekrutmen Lowongan PPPK 2022 Dibuka di Kementerian BUMN, Intip Syarat dan Cara Pendaftarannya

035160900 1574218221 DJI 0146.JPG

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara membuka Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2022. Bagi yang berminat, pendaftaran lowongan PPPK 2022 dibuka mulai 7 hingga 21 September 2022 .

Informasi penerimaan PPPK Kementerian BUMN Tahun 2022 disampaikan melalui Surat Pengumuman Nomor: PENG-01/PANSEL.JFPKPN/09/2022 tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Perusahaan Negara Tata Kelola Perusahaan Tenaga Ahli di Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Kesempatan ini terbuka untuk mencari salah satu kandidat terbaik untuk mengisi posisi sebagai Ahli Utama Tata Kelola Perusahaan Negara di Deputi Hukum dan Perundang-undangan. Jangka waktu perjanjian kerja dilakukan paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, perlu diketahui ada syarat yang harus dipenuhi bagi mereka yang ingin bergabung dengan Kementerian BUMN melalui rekrutmen kali ini.

Untuk mengetahuinya, berikut persyaratan administrasi Seleksi PPPK Kementerian BUMN 2022, seperti dikutip dari laman, Rabu (14/9/2022).

1. Warga Negara Indonesia (WNI);

2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;

3. Usia maksimal 64 (enam puluh empat) tahun (lahir setelah 7 September 1958) pada saat pendaftaran;

4. Minimum gelar master atau pascasarjana (S2) di bidang akuntansi, manajemen, logistik, administrasi bisnis, kewirausahaan, ekonomi, teknik atau teknik industri, hukum dan pendidikan;

5. Memiliki Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Budaya, dan Kompetensi Teknis sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan yang dipersyaratkan;

6. Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum minimal 10 (sepuluh) tahun;

7. Memiliki pengalaman kerja terkait Manajemen Perusahaan Negara minimal 2 (dua) tahun;

8. Memiliki pengalaman sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan Negara;

9. Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik atau terlibat dalam politik praktis paling sedikit 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;

10. Tidak menjadi anggota atau pengurus organisasi kemasyarakatan yang dilarang oleh Pemerintah;

11. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pegawai/Direksi/Dewan Komisaris BUMN/Swasta ;

12. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

13. Tidak berdomisili sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada saat diangkat sebagai Ahli Utama JF PKPN;

14. Telah menyampaikan SPT Tahunan 2021;

15. Telah menyerahkan LHKPN 2021 (bagi yang berstatus wajib lapor);

16. Sehat jasmani dan rohani;

17. Bebas Narkoba; dan

18. Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara di Jakarta.

Comment
Share:

Ad