PusatDapodik
Home Guru Kepegawaian Resmi! MenPAN-RB Umumkan 4 Arah Kebijakan Rekrutmen CPNS dan PPPK 2023

Resmi! MenPAN-RB Umumkan 4 Arah Kebijakan Rekrutmen CPNS dan PPPK 2023

Inilah Prioritas Seleksi ASN PPPK dan CPNS 2023 Dari Menpan

CPNS dan PPPK 2023 – Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenPAN-RB) mengumumkan arah kebijakan rekrutmen CPNS dan PPPK 2023.

Lebih lanjut Anas juga menyebutkan, dalam pengadaan PPPK dan CPNS tahun depan, ada empat arah kebijakan yang mendukung transformasi SDM.

Pemerintah untuk tahun depan telah memutuskan untuk membuka rekrutmen CPNS dan PPPK. Empat arah kebijakan yang disebutkan Anas adalah sebagai berikut:

  1. Fokus pada pelayanan dasar yaitu tenaga kesehatan dan guru. Fokus ini dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan secara optimal permasalahan yang ada pada pekerja non ASN.
  2. Kebijakan untuk memberikan peluang rekrutmen terukur bagi talenta digital dan ilmuwan data.
  3. Merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil dengan sangat selektif.
  4. Mengurangi rekrutmen untuk posisi yang akan terpengaruh oleh transformasi digital. Saat ini, pemerintah masih melakukan analisis posisi mana saja yang dapat terpengaruh oleh transformasi perkembangan digital.

Anas mengatakan bahwa dunia digital semakin cepat, pemerintah juga harus cepat beradaptasi agar tidak tergerus oleh zaman.

Khusus seleksi CPNS 2023, prioritas pemerintah adalah untuk memenuhi kebutuhan profesi tertentu seperti jaksa, hakim, dosen dan tenaga teknis tertentu lainnya, termasuk digital talent dan jabatan eksekutif prioritas.

Hal ini sesuai dengan yang ada dalam Peraturan MenPAN-RB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah.

Sedangkan rekrutmen PPPK 2023 akan difokuskan pada pemenuhan tenaga kesehatan, guru, dan tenaga teknis lainnya.

MenPAN-RB Awar Anas meminta seluruh instansi pemerintah untuk segera mulai melakukan pendataan dan mengusulkan kebutuhan prioritas ASN tahun 2023 untuk segera dipenuhi di instansi masing-masing.

Lebih lanjut dia menambahkan, berdasarkan usulan kebutuhan dari kementerian, pemda, dan lembaga, akan ditetapkan formasi dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis kepala BKN.

Selain itu juga memperhatikan beberapa variabel tertentu, misalnya indikator seperti jumlah pensiunan PNS dan ketersediaan SDM untuk mendukung program strategis nasional, antara lain kemampuan anggaran dan letak geografis.

Kemudian pemerintah juga telah menyiapkan kajian terkait penataan dan pemenuhan formasi ASN di Papua dan Papua Barat serta Papua Nugini.

Halaman selanjutnya

Ada beberapa persyaratan yang harus disiapkan


naikpangkat.com

Comment
Share:

Ad