Tunjangan Profesi Guru (TPG) nonsertifikasi akan langsung diterima oleh total 290 ribu guru yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kita semua paham bahwa banyak guru yang khawatir ketika RUU Sisdiknas diterbitkan oleh pemerintah.

Pasalnya, RUU Sisdiknas tidak memasukkan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Sehingga secara otomatis memunculkan anggapan bahwa Tunjangan Profesi Guru (TPG) akan dihapuskan pada tahun 2023.

Namun untuk lebih jelasnya mari simak penjelasan dari Mendikbud terkait Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tahun 2023.

Berikut penjelasan terkait Tunjangan Profesi Guru Non Sertifikasi Tahun 2023 yang akan disalurkan kepada 290 guru.

Saat ini banyak yang mencari sertifikasi guru 2022, tunjangan PPG, sertifikasi guru pengganti, tunjangan sertifikasi guru non PNS 2022 dan tunjangan profesi guru.

Diketahui, 290 ribu guru akan mendapatkan tunjangan profesi non sertifikasi segera setelah RUU Sisdiknas disahkan, demikian kata Mendikbud soal TPG 2023.

Tunjangan profesi guru atau TPG merupakan penghargaan dari Pemerintah kepada guru dan dosen atas profesionalismenya dalam menjalankan sistem pendidikan nasional.

Untuk mendapatkan tunjangan profesi guru, seorang guru wajib mengikuti Program Pendidikan Guru di LPTK yang didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai pengganti akta IV.

PPG sendiri dilakukan agar seorang guru memenuhi kompetensi dan profesionalisme sebagai seorang guru, dimana masa pendidikannya adalah 2 tahun.

Setelah mengikuti PPG, seorang guru akan mendapatkan sertifikat pendidik atau serdik. Serdik tersebut menjadi dasar pemberian TPG.

Saat ini DPR RI bersama Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang membahas Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sistem Pendidikan Nasional.

Belakangan ini yang menjadi sorotan, khususnya di kalangan guru, adalah pasal tentang tunjangan profesi guru yang tidak masuk dalam RUU Sisdiknas.

Karena dikhawatirkan saat RUU Sisdiknas disahkan, tunjangan profesi guru akan hilang. Selama ini tunjangan yang diterima guru bersertifikat relatif besar.

Tunjangan profesi guru sebelumnya dihapuskan, yaitu dengan tujuan memberikan penghasilan yang layak bagi semua guru, tidak hanya guru bersertifikat.

RUU Sisdiknas sendiri mengintegrasikan dan mencabut tiga undang-undang terkait pendidikan, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dalam RUU tersebut diatur bahwa guru yang telah menerima tunjangan profesi, baik guru ASN maupun guru non-ASN, akan tetap menerima tunjangan tersebut hingga pensiun.

Dalam RUU Sisdiknas, Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan, tenaga pendidik PAUD diusulkan masuk kategori guru, bukan hanya TK hingga perguruan tinggi.

Karena pihaknya menemukan bahwa dalam UU Sisdiknas sebelumnya terdapat kebijakan yang diskriminatif terhadap pendidik PAUD yang tidak termasuk dalam kategori guru.

Nadiem menambahkan, sebanyak 232.000 pendidik PAUD, 50.000 pendidik setara, dan 11.000 guru pesantren formal akan diakui sebagai guru jika RUU Sisdiknas disahkan.

Dalam kesempatan itu, Nadiem menambahkan, dalam UU Sisdiknas tahun 2003, pendidikan anak usia tiga sampai lima tahun tidak termasuk dalam pendidikan formal. Akibatnya, bantuan pemerintah lebih kecil.

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan terobosan dalam membenahi pengelolaan PAUD, salah satunya percepatan pembiayaan PAUD dan pemerataan. Dengan terobosan ini besaran BOP disesuaikan dengan tingkat kemahalan di daerah, juga BOP untuk PAUD disalurkan langsung ke unit-unit dan digunakan secara fleksibel,” ujar Nadiem.

Halaman selanjutnya

Berikut aturan yang…

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *