Pusatdapodik.com UU ASN 2023 Resmi Berlaku, Honorer Tak Bisa Lagi Direkrut? – Pemerintah secara resmi telah mengeluarkan UU ASN 2023 untuk melarang proses perekrutan tenaga honorer oleh berbagai instansi, dengan rencana untuk menghapusnya pada masa mendatang. Kebijakan ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengangkat semua tenaga honorer yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah menargetkan agar semua tenaga honorer dapat mengubah statusnya menjadi PPPK sebelum bulan Desember 2024.

UU ASN 2023 Resmi Berlaku

UU ASN 2023 Resmi Berlaku

Seiring dengan kebijakan ini, ke depannya tidak akan ada lagi rekrutmen tenaga honorer, sesuai dengan ketentuan larangan pengangkatan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Penting untuk dicatat bahwa semua tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN akan diangkat menjadi ASN secara penuh, dengan memberikan kesempatan PPPK penuh waktu bagi mereka yang lulus tes dan menyediakan mekanisme khusus bagi mereka yang tidak lulus untuk menjadi PPPK paruh waktu.

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 20 Tahun 2023, disebutkan secara tegas mengenai larangan pengangkatan tenaga non-ASN oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Larangan ini mencakup larangan bagi pejabat instansi pemerintah lainnya untuk merekrut pegawai non-ASN guna mengisi posisi ASN. Larangan tersebut juga sudah berlaku bagi pejabat lain di instansi pemerintah yang mau merekrut pegawai non-ASN.

Jika PPK atau pejabat yang dimaksud masih melanjutkan pengangkatan tenaga non ASN, konsekuensinya akan menghadapi sanksi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. MenPANRB telah menjelaskan larangan terkait pengangkatan tenaga non ASN dalam rapat kerja bersama komisi II DPR RI. Seperti yang disampaikan oleh MenPANRB, Abdullah Azwar Anas, yang dilaporkan oleh saluran Youtube TV PARLEMEN.

Kebijakan Pengadaan CASN Tahun 2024

Salah satu fokus kebijakan pengadaan CASN tahun 2024 adalah menyelesaikan permasalahan terkait tenaga non ASN di berbagai instansi pemerintah semaksimal mungkin. Dalam penyampaiannya, MenPANRB menjelaskan bahwa dengan adanya larangan baru terkait pengangkatan non ASN, instansi yang membutuhkan pegawai PPK dapat mengajukan formasi PNS atau PPPK setelah mendapat persetujuan dari MenPANRB.

Lebih lanjut, dalam presentasinya melalui slide, juga disampaikan bahwa instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dilarang untuk mengangkat pegawai non ASN. Namun, dalam hal keterlibatan tenaga non ASN, PPK dapat mengusulkan pegawai non ASN sesuai dengan masa jabatannya, yaitu sejumlah 3 hingga 10 orang yang bertugas untuk membantu PPK dan memiliki sifat yang melekat pada kepemimpinan instansi tersebut. Bagi PPK yang masih melanjutkan pengangkatan tenaga non ASN, mereka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk ketika hal tersebut ditemukan dalam proses audit oleh pengawas internal maupun eksternal pemerintah.

Skema Pengangkatan ASN

Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara tahun 2023 menetapkan dua sistem resmi untuk merekrut Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu:

  • Undang-undang Aparatur Sipil Negara tahun 2023 menetapkan bahwa ada dua skema resmi untuk pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pertama, melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dalam sistem ini, proses pengadaan CPNS tetap mengadakan tes terbuka yang terbuka bagi seluruh masyarakat. Sehingga memberikan kesempatan yang sama kepada semua individu untuk mengikuti proses seleksi.
  • Selain itu, undang-undang tersebut juga memperkenalkan sistem pengangkatan melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sistem ini difokuskan untuk mengisi posisi-posisi fungsional tertentu, seperti guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Melalui PPPK, pemerintah dapat lebih fleksibel dalam merekrut tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan spesifik di berbagai sektor layanan publik.
Dampak UU ASN 2023

Diperkirakan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2023 akan menimbulkan sejumlah implikasi yang perlu diperhatikan, di antaranya:

1.      Pengurangan Jumlah Tenaga Honorer

Ada prediksi bahwa jumlah tenaga honorer akan mengalami penurunan yang cukup signifikan sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang ASN 2023. Hal ini dapat diakibatkan oleh penyesuaian sistem dan kebutuhan yang diatur oleh undang-undang tersebut.

2.      Peningkatan Kualitas ASN

Diharapkan bahwa penghapusan tenaga honorer dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan demikian, hanya individu yang terbukti memiliki kompetensi yang relevan yang akan dipertimbangkan untuk diangkat sebagai ASN. Hal ini yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja lembaga pemerintahan.

3.      Peningkatan Persaingan dalam Seleksi ASN

Prediksi juga menunjukkan bahwa persaingan dalam proses seleksi ASN kemungkinan akan semakin ketat. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah pelamar yang mungkin terjadi seiring dengan adanya perubahan regulasi terkait kepegawaian. Oleh karena itu, para calon ASN perlu lebih mempersiapkan diri secara matang. Untuk menghadapi kompetisi yang lebih sengit dalam memperebutkan posisi di instansi pemerintahan.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *