POSFLORES.COM | Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan 6 poin penting dalam anggaran gaji guru PPPK. Demikian disampaikan Kementerian Keuangan melalui Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya dalam Forum Guru Kehormatan Lulus Lulus Indonesia (FGHNLPSI).

Diketahui, terkait anggaran gaji yang juga dipandang sebagai penyebab polemik dalam proses seleksi PPPK 2021, dimana banyak guru honorer yang dinyatakan lulus passing grade namun tidak mendapat jatah formasi. Hampir 200 ribu guru seleksi PPPK tidak mendapat pengangkatan dan penempatan meski sudah lulus passing grade.

Baca Juga : Terbaru! Harga Tiket Kapal Ferry Sekitar Nusa Tenggara Timur Naik, Buruan Cek Disini

Jadi, para guru honorer yang sudah mengikuti seleksi PPPK namun belum mendapatkan pengangkatan akan terus memperjuangkan nasibnya. Sehingga pada 2022 ini bisa menjadi prioritas dan tahun depan resmi menjadi pegawai pemerintah dengan kontrak karya (PPPK).

Apakah akan diangkat atau tidak, tentu semua itu juga harus melihat dana anggaran yang dimiliki pemerintah. Karena guru berstatus PPPK pun – seperti guru PNS – menjadi tanggung jawab pemerintah.

Baca Juga: Jaksa Kembalikan Berkas Perkara Penganiayaan MJ di Labuan Bajo ke Penyidik ​​Polres Manggarai Barat

Seperti dilansir JPNN.com, Heti Kustrianingsih selaku Ketua Umum FGHNLPSI telah melakukan pertemuan dengan pemerintah pusat untuk membahas nasib guru honorer passing grade yang belum dilantik. Selain itu, juga dibahas anggaran pemerintah terkait dana gaji pegawai PPPK.

Usai pertemuan, setidaknya ada enam poin penting yang perlu diperhatikan.

Baca Juga: Ramalan Shio Naga dan Harimau Tahun 2023 Akan Banyak Keberuntungan

Pertama, Pemerintah Pusat telah menyalurkan anggaran gaji guru PPPK ke Pemerintah Daerah. Namun anggaran yang sudah dihitung sejak tahun 2021 belum dimaksimalkan oleh Pemda sehingga ada dana yang mengendap.

Kedua, Pemerintah Pusat juga menjelaskan bahwa anggaran gaji guru PPPK merupakan anggaran khusus dan khusus. Artinya, anggaran tersebut tidak boleh digunakan untuk belanja di sektor lain yang di-earmark.

Baca Juga: Kecanduan Gaya Hedonisme Shio, Harus gulung tikar di 2023

Ketiga, dalam APBN 2022 telah ditetapkan alokasi DAU yang disesuaikan dengan undang-undang.

Keempat, Pemerintah Daerah disarankan untuk menunjuk PPPK sesuai formasi yang ada. Untuk itu, Pemerintah Daerah tidak perlu khawatir karena kebutuhan gaji guru PPPK sudah ada dalam APBD 2022.

Kelima, jika ada Pemda yang tidak mendistribusikan anggaran tersebut di atas untuk membayar guru PPPK, dapat mengakibatkan Silpa dan dapat mengakibatkan alokasi anggaran pada tahun berikutnya.

Baca Juga: Hutan Mangrove Magelo’o, Destinasi Wisata Terunik di Maumere Kabupaten Sikka

Keenam, Kementerian Keuangan telah menyediakan anggaran atau alokasi untuk Tunjangan Profesi Guru, TKG, dan Tamsil pada tahun anggaran 2022. Semua itu dilakukan berdasarkan ketentuan UU No. 6 tahun 2021.

Rapat juga membahas guru yang kehilangan jam mengajar setelah pengangkatan dan penempatan guru PPPK. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan akan berupaya menerbitkan peraturan tentang guru PPPK.

Demikian hasil rapat dengan Kementerian Keuangan terkait anggaran gaji guru PPPK. Semoga membantu.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *