Sasaran strategis kedua Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 difokuskan pada peningkatan tata kelola kesejahteraan sosial yang berdampak nyata bagi masyarakat. Sasaran ini menjadi pelengkap sasaran strategis pertama yang menekankan terwujudnya sistem kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan yang inklusif. Dengan indikator kinerja utama berupa Indeks Reformasi Birokrasi, sasaran kedua ini bertujuan memperkuat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan program-program kesejahteraan sosial di seluruh tingkatan pemerintahan. Melalui pendekatan ini, Kementerian Sosial berharap dapat menciptakan sistem tata kelola yang transparan, responsif, dan berorientasi pada hasil yang nyata, sehingga bantuan dan layanan sosial tidak hanya tepat sasaran tetapi juga berkelanjutan.
Dalam dokumen Permensos Nomor 12 Tahun 2025 tentang Renstra Kementerian Sosial 2025–2029, sasaran strategis kedua ini dirumuskan sebagai “Meningkatnya tata kelola kesejahteraan sosial yang berdampak”. Sasaran tersebut mencerminkan komitmen untuk membangun fondasi kelembagaan yang kuat, mulai dari perbaikan data tunggal kesejahteraan sosial hingga penguatan koordinasi antarlembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tata kelola yang baik diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan seperti ketidakakuratan data penerima manfaat, tumpang tindih program, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang sosial. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran yang dialokasikan dapat menghasilkan dampak yang lebih besar dalam pengurangan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan kelompok rentan.
Pentingnya sasaran strategis kedua ini tidak terlepas dari konteks pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029 dan visi Indonesia Emas 2045. Kementerian Sosial menyelaraskan sasaran ini dengan Asta Cita Presiden, khususnya poin keempat dan keenam yang menekankan penguatan sumber daya manusia serta pemberantasan kemiskinan melalui pembangunan dari desa dan bawah. Tata kelola yang berdampak menjadi kunci untuk memastikan program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan ATENSI tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan mendorong graduasi masyarakat miskin menuju kemandirian ekonomi dan sosial. Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator utama akan mengukur kemajuan dalam aspek akuntabilitas, pelayanan publik, dan pemanfaatan teknologi digital dalam penyaluran bantuan.
Salah satu tantangan utama dalam mencapai sasaran ini adalah validitas dan kebaruan data masyarakat miskin serta Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Banyak daerah masih menghadapi kesenjangan data yang menyebabkan penyaluran bantuan kurang tepat. Untuk mengatasinya, Kementerian Sosial mendorong penggunaan sistem terintegrasi berbasis teknologi, termasuk aplikasi berbasis kecerdasan buatan untuk verifikasi dan usulan penerima manfaat dari masyarakat. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi prioritas, dengan program pelatihan, sertifikasi pekerja sosial, serta rasio pendamping yang ideal bagi keluarga penerima manfaat. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih tugas dan meningkatkan kompetensi aparatur di tingkat pusat hingga desa.
Implementasi sasaran strategis kedua juga melibatkan penguatan kolaborasi lintas sektor. Kementerian Sosial bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, lembaga kesejahteraan sosial (LKS), serta komunitas untuk membangun ekosistem tata kelola yang tangguh. Contohnya adalah perluasan layanan melalui Sentra Terpadu, Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), serta program graduasi masyarakat miskin yang mengintegrasikan bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi. Risiko-risiko seperti keterbatasan sarana dan prasarana di daerah rawan bencana atau rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan telah diidentifikasi, lengkap dengan strategi mitigasi berupa peningkatan anggaran untuk infrastruktur sosial dan pelatihan berbasis komunitas.
Dalam praktiknya, pencapaian sasaran ini akan terlihat dari perbaikan mekanisme penyaluran bantuan yang lebih digital dan transparan, pengurangan kebocoran anggaran, serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan kesejahteraan sosial. Program-program unggulan seperti Sekolah Rakyat, Desa Sejahtera, dan pemberdayaan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga) akan semakin efektif karena didukung oleh tata kelola yang kuat. Selain itu, penguatan peran Tagana dan Kampung Siaga Bencana juga menjadi bagian integral untuk meningkatkan ketangguhan sosial di tingkat akar rumput.
Meski demikian, perjalanan menuju tata kelola yang berdampak penuh dengan tantangan, termasuk keterbatasan anggaran dan variasi kondisi daerah. Oleh karena itu, Kementerian Sosial terus mendorong inovasi, seperti pemanfaatan data tunggal kesejahteraan sosial dan sinergi dengan platform digital nasional. Dengan komitmen pimpinan hingga pelaksana di lapangan, sasaran strategis kedua ini diharapkan tidak hanya meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Sebagai penutup, sasaran strategis kedua Kementerian Sosial merupakan fondasi krusial untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia. Dengan fokus pada tata kelola yang berdampak, Kementerian tidak hanya memperkuat sistem internalnya, tetapi juga memastikan setiap intervensi sosial menghasilkan perubahan positif yang terukur bagi masyarakat miskin dan rentan. Di tengah target ambisius Indonesia Emas 2045, keberhasilan sasaran ini akan menjadi salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat yang inklusif, mandiri, dan tangguh. Melalui kolaborasi semua pihak, tata kelola kesejahteraan sosial yang semakin baik akan mampu menghadirkan masa depan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.
