PusatDapodik
Home Guru Pembelajaran Pengertian Pasar Modal Syariah : Sejarah, Fungsi, Struktur, Instrumen dan Risiko Pasar Modal Syariah

Pengertian Pasar Modal Syariah : Sejarah, Fungsi, Struktur, Instrumen dan Risiko Pasar Modal Syariah

Pasar Modal Syariah

Pengertian Pasar Modal Syariah – Apa yang dimaksud dengan pasar modal syariah? Agar lebih memahaminya, kali ini kita akan membahas pengertian pasar modal syariah secara lengkap, sejarah, fungsi, mekanisme, prinsip, struktur, instrumen dan risiko pasar modal syariah.

Baca juga: Pengertian Sukuk (Obligasi Syariah)

Isi

bersembunyi

1
Pengertian Pasar Modal Syariah
2
Dasar Hukum Pasar Modal Syariah
3
Sejarah Pasar Modal Syariah
4
Fungsi Pasar Modal Syariah
5
Mekanisme Pasar Modal Syariah
6
Prinsip Pasar Modal Syariah
7
Struktur Pasar Modal Syariah
7.1
Manajer Pasar Modal
7.2
Pelaku Pasar Modal
8
Lembaga Penunjang Pasar Modal
8.1
Lembaga Penunjang Pasar Perdana
8.2
Lembaga Penunjang Pasar Sekunder
9
Instrumen Pasar Modal Syariah
9.1
Saham Syariah
9.2
Obligasi Syariah (Sukuk)
9.3
Reksa Dana Syariah
9.4
Efek Beragun Aset Syariah
9.5
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights Issue)
9.6
Surat Perintah Syariah
10
Risiko Pasar Modal Syariah

Pengertian Pasar Modal Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), yang dimaksud adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Secara terminologi, pengertian pasar modal syariah adalah kegiatan di pasar modal sebagaimana diatur dalam UUPM yang bertentangan dengan prinsip syariah. Secara umum kegiatan pasar modal syariah tidak berbeda dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa ciri khusus pasar modal syariah yaitu produk dan mekanisme transaksinya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Penerapan prinsip syariah pasar modal didasarkan pada Al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama kemudian melakukan penafsiran yang disebut dengan ilmu fiqh. Salah satu pembahasan dalam fiqih adalah pembahasan muamalah, yaitu hubungan antar manusia yang berkaitan dengan perdagangan. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan pasar modal syariah dikembangkan atas dasar fiqh muamalah. Ada kaidah fiqih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia.

Dasar Hukum Pasar Modal Syariah

Kegiatan pasar modal syariah mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sedangkan peraturan pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Bapepam-LK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa dan lain-lain. Sebagai regulator pasar modal di Indonesia, Bapepam-LK memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah, antara lain:


  • Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.
  • Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Surat Berharga Syariah.
  • Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Surat Berharga Syariah.

Sejarah Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah di Indonesia diawali dengan diterbitkannya reksa dana syariah oleh PT. Danareksa Investasi Manajemen pada tanggal 3 Juli 1997.

Pada tanggal 3 Juli 2000, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan indeks ini, investor diberikan saham-saham yang dapat digunakan sebagai sarana berinvestasi sesuai prinsip syariah.

Pada tanggal 18 April 2001, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksa Dana Syariah. Selanjutnya instrumen investasi syariah di pasar modal terus meningkat dengan adanya Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah.

Baca juga: Pengertian Ekonomi Syariah


Sejarah pasar modal syariah juga dapat dilihat dari perkembangan kelembagaan yang terlibat dalam pengaturan pasar modal syariah. Perkembangan ini diawali dengan MoU antara Bapepam dan DSN-MUI pada tanggal 14 Maret 2003. MoU tersebut menunjukkan adanya kesepahaman antara Bapepam dan DSN-MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia.

Dari sisi kelembagaan Bapepam-LK, perkembangan Pasar Modal Syariah ditandai dengan terbentuknya Tim Pengembangan Pasar Modal Syariah pada tahun 2003. Selanjutnya pada tahun 2004 pengembangan Pasar Modal Syariah dimasukkan dalam struktur organisasi Bapepam dan LK, dan dilaksanakan oleh unit setingkat eselon IV yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah. Sejalan dengan perkembangan industri yang ada, pada tahun 2006 unit eselon IV yang sebelumnya ada ditingkatkan menjadi unit setingkat eselon III.

Pada tanggal 23 November 2006, Bapepam-LK menerbitkan paket peraturan Bapepam dan LK terkait Pasar Modal Syariah. Paket peraturan ini mencakup Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Nomor IX.A.14 tentang Kontrak yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2007 Bapepam-LK menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan disusul dengan peluncuran Daftar Efek Syariah yang pertama oleh Bapepam dan LK pada tanggal 12 September 2007 .

Pada tanggal 7 Mei 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) disahkan. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008, Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002.

Pada tanggal 30 Juni 2009, Bapepam-LK melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Fungsi Pasar Modal Syariah

Menurut M.Metwally (Heri Sudarsono 2007:186), fungsi pasar modal syariah antara lain:

  • Memungkinkan masyarakat ikut serta dalam kegiatan usaha dengan mendapat bagian keuntungan dan risiko.
  • Memungkinkan pemegang saham menjual sahamnya untuk mendapatkan likuiditas.
  • Memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya.
  • Memisahkan pengoperasian kegiatan bisnis dari fluktuasi harga saham jangka pendek yang merupakan ciri umum pasar modal konvensional.
  • Memungkinkan investasi dalam perekonomian ditentukan oleh kinerja aktivitas bisnis yang tercermin dalam harga saham.

Dapat disimpulkan bahwa keberadaan pasar modal syariah sangat bermanfaat dalam meningkatkan aktivitas perekonomian umat Islam dan dapat meningkatkan kesejahteraan.

Baca juga: Pengertian Koperasi Syariah

Mekanisme Pasar Modal Syariah

Ciri-ciri yang diperlukan untuk membentuk pasar modal syariah (Metwally, 1995), antara lain:

  • Semua saham harus diperdagangkan di bursa.
  • Bursa perlu mempersiapkan pasca-perdagangan di mana saham dapat dibeli dan dijual melalui broker.
  • Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperdagangkan di bursa diminta untuk menyampaikan informasi mengenai perhitungan laba rugi (akun) serta neraca laba kepada panitia pengelola bursa dengan jangka waktu paling lama 3 bulan.
  • Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) untuk setiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 1 kali dalam 3 bulan.
    Saham tidak boleh diperdagangkan pada harga yang lebih tinggi dari HST.
  • Saham bisa dijual dengan harga di bawah HST.
  • Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat di bursa mengikuti standar akuntansi syariah.
  • Perdagangan saham hanya boleh dilakukan dalam jangka waktu perdagangan satu minggu setelah penentuan HST.
  • Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dan harga HST.

Prinsip Pasar Modal Syariah

Prinsip dasar pasar modal syariah antara lain:

  • Pembiayaan atau investasi hanya dapat dilakukan jika aset atau kegiatan usaha yang dilakukan halal, spesifik dan bermanfaat. Jika syaratnya terpenuhi, investasi bisa dilakukan.
  • Dalam pasar modal syariah, uang merupakan alat tukar nilai yang dapat digunakan. Selama pemilik dana atau pemilik modal memberikan investasinya, maka ia akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil usahanya. Hal ini juga mensyaratkan bahwa pendanaan dan investasi harus dalam mata uang yang sama dengan pencatatan aktivitas.
  • Sesuai dengan prinsip pertama, pasar modal syariah mensyaratkan adanya kontrak atau perjanjian yang sangat jelas antara pemilik properti dan penerbit.
  • Baik pemilik harta maupun penerbit tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuannya, karena dapat mengakibatkan kerugian yang tinggi baik bagi salah satu pihak maupun kedua belah pihak.
  • Ada penekanan pada mekanisme yang sangat wajar dan prinsip kehati-hatian, terutama bagi investor dan emiten. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman dan hal-hal buruk saat melakukan transaksi.

Struktur Pasar Modal Syariah

Struktur pasar modal syariah terdiri dari pengelola dan pelaku.

Manajer Pasar Modal

Pengelola pasar modal terdiri atas:

Bapepam-LK

Pada tanggal 10 Agustus 1977, pemerintah mulai mengaktifkan pasar modal Indonesia dengan membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam) dan sejak tahun 1991 Badan Pelaksana Pasar Modal diubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KMK 606/KMK.01./2005 tanggal 30 Desember 2005, Bapepam disempurnakan menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Baca juga: Pengertian Perbankan Syariah

Bapepam-LK berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas membina, mengatur dan mengawasi kegiatan sehari-hari pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan.

Tujuan Bapepam-LK adalah menciptakan kegiatan pasar modal yang tertib, adil dan efisien serta melindungi kepentingan investor dan masyarakat.

  • Reguler. Artinya memastikan seluruh pelaku pasar modal wajib mengikuti peraturan yang berlaku di bidangnya masing-masing dan melaksanakannya secara konsisten.
  • Wajar. Artinya seluruh pelaku pasar modal menjalankan aktivitasnya dengan memperhatikan standar dan etika yang berlaku dalam dunia usaha serta mengutamakan kepentingan masyarakat umum.
  • Efisien. Artinya kegiatan pasar modal dilakukan secara cepat dan tepat dengan biaya yang relatif rendah.

Ada dua strategi yang dikemukakan Bapepam untuk mencapai pengembangan pasar modal syariah dan produk pasar modal syariah, antara lain:

  • Pertama, mengembangkan kerangka hukum untuk memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah.
  • Kedua, mendorong pengembangan pasar modal berbasis syariah.

Kemudian, strategi ini diimplementasikan menjadi tujuh, antara lain:

  1. Mengatur penerapan prinsip syariah.
  2. Mengembangkan standar akuntansi.
  3. Mengembangkan profesi pelaku pasar.
  4. Sosialisasi prinsip syariah.
  5. Mengembangkan produk.
  6. Menciptakan produk.
  7. Meningkatkan kerjasama dengan DSN-MUI.

Bursa Efek

Bursa Efek adalah suatu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek dari pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek antara keduanya. Kewajiban dan tanggung jawab bursa antara lain:

  • Wajib menyediakan fasilitas penunjang dan mengawasi kegiatan anggota bursa.
  • Rencana anggaran tahunan dan penggunaan keuntungan harus disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan dilaporkan kepada Bapepam.
  • Wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan efek, kliring dan penyelesaian transaksi bursa serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa.

Lembaga Kliring dan Penjaminan

Lembaga kliring dan penjaminan adalah pihak yang memberikan jasa kliring dan menjamin penyelesaian transaksi bursa. Pemegang saham lembaga kliring dan penjaminan adalah bursa efek, perusahaan efek, biro administrasi efek, bank kustodian, atau pihak lain dengan persetujuan Bapepam. Lembaga yang menjalankan fungsi lembaga kliring dan penjaminan di Indonesia adalah PT. KPEI (Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia).

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Pasar Modal Indonesia dilaksanakan oleh PT. KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia). Fungsi LPP adalah memberikan pelayanan kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang tertib, adil dan efisien.

Baca juga: Pengertian Akuntansi Syariah

Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di Luar Bursa Efek

Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di Luar Bursa adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam untuk melakukan perdagangan Surat Utang Negara di luar bursa. Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa antara lain adalah Himpunan Pedagang Surat Utang Negara (Himdasun) yang merupakan Self Regulatory Organization (SRO) yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. 17/PM/2003 tanggal 25 Desember 2003.

Pelaku Pasar Modal

Pelaku pasar modal, terdiri dari:

Penerbit

Emiten adalah perusahaan yang akan menjual surat berharga atau menerbitkannya di bursa. Ada dua jenis instrumen atau produk pasar modal yang bisa dipilih emiten, apakah kepemilikan atau utang. Jika kepemilikan maka diterbitkan saham, dan jika utang maka diterbitkan obligasi. Tujuan pelaksanaan emisi antara lain:

  • Untuk ekspansi bisnis.
  • Untuk memperbaiki struktur modal.
  • Untuk melaksanakan pengalihan pemegang saham.
  • Keterbukaan mendorong peningkatan profesionalisme.
  • Mengurangi kesenjangan sosial, karena peluang masyarakat untuk menjadi investor besar.
  • Sarana promosi.

Investor

Investor adalah investor yang akan membeli atau menanamkan modalnya pada perusahaan yang melakukan emisi. Tujuan investasi meliputi:

  • Memperoleh dividen, yaitu keuntungan yang akan diterima investor yang dibayarkan oleh emiten
  • Kepemilikan perusahaan, semakin banyak saham yang dimiliki maka semakin besar pula operasional perusahaan tersebut.
  • Trading yaitu investor akan menjual kembali pada saat harga sudah tinggi. Jadi harapannya ada saham yang benar-benar bisa meningkatkan keuntungan dari jual beli saham.

Perusahaan Pengelola Dana (Perusahaan Investasi)

Perusahaan pengelola dana adalah perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal dengan mengelola modal yang berasal dari investor. Perusahaan ini memiliki dua unit yaitu pengelola dana dan kustodian.

Reksa dana

Reksa dana merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat investor untuk kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang Pasar Modal adalah lembaga penunjang yang berperan serta mendukung terselenggaranya Pasar Modal serta mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum. ​Lembaga Penunjang tersebut terdiri dari Bank Kustodian, Biro Administrasi Efek, Wali Amanat, dan Pemeringkat Efek. Berdasarkan fungsinya, lembaga penunjang pasar modal dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu lembaga penunjang pasar primer dan lembaga penunjang pasar sekunder.

Baca juga: Definisi Saham

Lembaga Penunjang Pasar Perdana

Lembaga pendukung penerbitan saham terdiri dari:

  • Penjamin Emisi Efek (underwriter), yaitu pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum untuk kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban membeli sisa efek yang belum terjual.
  • Akuntan publik yang diberi wewenang oleh BPKP bertugas memeriksa laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya, memeriksa pembukuan untuk melihat apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi Indonesia dan peraturan Bapepam.
  • Konsultan hukum, bertugas meneliti aspek hukum emiten dan memberikan pendapat hukum mengenai kondisi dan keabsahan usaha emiten.
  • Notaris
  • Agen penjual, yang umumnya merupakan perusahaan sekuritas
  • Perusahaan penilai, diperlukan apabila perusahaan penerbit ingin menilai kembali asetnya.

Lembaga Penunjang Penerbitan Obligasi, terdiri atas:

  • Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang surat utang.
  • Penanggung (penjamin), yang bertanggung jawab memenuhi pembayaran pokok pinjaman obligasi dan imbalan (bunga konvensional) dari penerbit kepada pemegang obligasi tepat waktu, apabila penerbit tidak memenuhi kewajibannya.
  • Agen pembayar, yang tugasnya membayar obligasi sebagai imbalannya, yang biasanya dilakukan dua kali setahun dan dilunasi pada saat obligasi jatuh tempo.

Lembaga Penunjang Pasar Sekunder

Lembaga penunjang pasar sekunder terdiri atas:

  • Perusahaan Efek, yang dapat melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manajer investasi, atau penasihat investasi.
  • Pedagang efek (dealer) berfungsi menciptakan pasar atas surat berharga tertentu dan menjaga keseimbangan harga serta menjaga likuiditas surat berharga dengan cara membeli dan menjual surat berharga tertentu di pasar sekunder, selain membeli dan menjual surat berharga untuk dirinya sendiri.
  • Pialang efek (broker) berfungsi sebagai perantara dalam jual beli efek antara emiten dengan investor dalam hal menerima pesanan jual dan pesanan beli dari investor untuk ditawarkan di bursa.
  • Biro Penatausahaan Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan penerbit secara rutin memberikan pelayanan dalam rangka memperlancar penatausahaan.

Instrumen Pasar Modal Syariah

Menurut Fatwa DSN MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Sektor Pasar Fashion, efek syariah terdiri dari Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Aset- Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun (KIK EBA) Syariah, dan efek lainnya yang memenuhi prinsip syariah.

Kemudian instrumen keuangan syariah ditambahkan pada fatwa DSN-MUI No.65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan fatwa DSN-MUI No.66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah pada tanggal 6 Maret 2008.

Baca juga: Definisi Obligasi

Saham Syariah

Saham (stock) merupakan satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen keuangan yang mengacu pada bagian kepemilikan suatu perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki maka semakin besar pula kekuasaan yang dimilikinya terhadap perusahaan tersebut. Pembagian dividen ditentukan pada penutupan laporan keuangan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang menentukan berapa jumlah dividen yang akan dibagikan dan laba yang ditahan.

Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran terhadap saham. Keuntungan yang diperoleh pemegang saham antara lain:

  • Dividen merupakan pembagian keuntungan atas keuntungan yang dibagikan dari keuntungan yang dihasilkan emiten, baik yang dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.
  • Rights, yaitu hak memesan efek terlebih dahulu yang diberikan oleh penerbit.
  • Capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal.

Sedangkan pengertian saham syariah adalah surat bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha dan cara pengurusannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Obligasi Syariah (Sukuk)

Menurut Fatwa DSN No.32/DSN-MUI/IX/2002, obligasi syariah (sukuk) adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh emiten kepada keluarga pemegang obligasi syariah yang mengharuskan penerbit membayar pendapatan atas obligasi syariah tersebut. pemegangnya dalam bentuk bagi hasil. /margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Dari segi akadnya, obligasi syariah dibedakan menjadi obligasi syariah mudharabah, ijarah, musyarakah, murabahah, salam, dan istishna. Berbagai jenis struktur sukuk yang dikenal secara internasional dan telah mendapat pengesahan dari The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan diadopsi dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN, antara lain:

Sukuk Ijarahyaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan suatu akad atau akad ijarah dimana salah satu pihak yang bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat suatu surat harta kepada pihak lain berdasarkan harga dan jangka waktu yang disepakati, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas suatu surat harta. aset itu sendiri. Sukuk ijarah dibedakan menjadi Ijarah al Muntahiyah Bittamlik (jual dan sewa kembali) dan Ijarah Headlease dan Sublease.

Sukuk Mudharabahyaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad atau akad mudharabah dimana salah satu pihak memberikan modal (rab al-maal) dan pihak lain menyediakan tenaga kerja dan keahlian (mudharib), keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Segala kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemberi modal.

sukuk musyarakah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad atau akad musyarakah dimana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun suatu proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan dan kerugian yang timbul akan dibagi sesuai besarnya penyertaan modal masing-masing pihak.

Baca juga: Definisi Dividen

sukuk istishna’yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad atau akad istishna’ dimana para pihak sepakat untuk melakukan jual beli guna membiayai suatu proyek/barang. Harga, waktu penyerahan dan spesifikasi barang/proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.

Dilihat dari lembaga yang menerbitkannya, obligasi syariah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

Sukuk korporasi

Sukuk korporasi merupakan salah satu jenis obligasi syariah yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk korporasi antara lain:

  • Obligor, yaitu penerbit yang bertanggung jawab atas pembayaran kompensasi dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan hingga sukuk tersebut jatuh tempo.
  • Wali Amanat yang fungsinya mewakili kepentingan investor.
  • Investor yaitu pemegang sukuk yang mempunyai hak atas kompensasi, margin dan nilai nominal sukuk sesuai dengan partisipasinya masing-masing.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sering disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah yang berfungsi sebagai bukti penyertaan aset SBSN, baik dalam rupiah maupun valuta asing.

Tujuan penerbitan sukuk Negara adalah:

  • Memperluas basis sumber pembiayaan APBN.
  • Mendorong pengembangan pasar keuangan syariah.
  • Menciptakan benchmark di pasar keuangan Islam.
  • Diversifikasi basis investor.
  • Mengembangkan instrumen investasi alternatif.
  • Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara.
  • Memanfaatkan dana masyarakat yang belum terhubung dengan sistem keuangan konvensional.

Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah adalah reksa dana yang beroperasi berdasarkan ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk kontrak antara investor sebagai pemilik properti (shahib al-mal) dan manajer investasi, serta pengelolaan dana investasi sebagai perwakilan dari shahib. al-mal, atau antara manajer investasi sebagai perwakilan. shahib al-mal dengan pengguna investasi. Ada beberapa keuntungan dan risiko berinvestasi di reksa dana, antara lain:

Keuntungan berinvestasi di reksa dana antara lain:

  • Tingkat likuiditas yang baik
  • Manajer profesional
  • Diversifikasi
  • Biaya rendah

Sedangkan risiko berinvestasi di reksa dana antara lain:

  • Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
  • Risiko berkurangnya nilai unit investasi
  • Risiko gagal bayar oleh pihak berelasi
  • Risiko likuiditas
  • Risiko kehilangan peluang transaksi investasi pada saat pengajuan klaim asuransi.

Baca juga: Pengertian Investasi

Efek Beragun Aset Syariah

Efek Beragun Aset Syariah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif EBA syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli kepemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan. , surat berharga investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana untuk meningkatkan arus kas investasi dan aset keuangan yang setara sesuai dengan prinsip syariah.

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights Issue)

Mekanisme hak bersifat opsional dimana hak adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu dan waktu yang telah ditentukan. Hak tersebut diberikan kepada pemegang saham lama yang berhak menerima tambahan saham baru yang dikeluarkan perseroan pada penawaran kedua. Jangka waktu perdagangan hak sangat singkat yaitu sekitar 1-2 minggu.

Surat Perintah Syariah

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah tanggal 6 Maret 2008 memastikan bahwa investasi halal di pasar modal tidak hanya berhenti pada instrumen efek berupa saham saja, namun juga pada produk turunan. Produk saham derivatif (derivatif) yang dinilai berdasarkan kriteria DSN adalah waran. Berdasarkan fatwa pengalihan saham secara imbalan (warran), seorang pemegang saham diperbolehkan mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain dengan imbalan imbalan.

Risiko Pasar Modal Syariah

Pada prinsipnya risiko investasi di pasar modal berkaitan dengan kemungkinan terjadinya volatilitas harga. Risiko yang mungkin dihadapi investor di pasar modal antara lain:

Risiko Likuiditas (Risiko Likuiditas)

Risiko ini berkaitan dengan kemampuan suatu sekuritas untuk segera diperdagangkan tanpa mengalami kerugian yang berarti.

Risiko Daya Beli

Risiko ini terkait dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai pendapatan riil menjadi lebih kecil. Investor akan mencari atau memilih investasi yang memberikan keuntungan minimal sama dengan investasi sebelumnya. Selain itu, investor berharap mendapatkan pendapatan atau capital gain dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Risiko Suku Bunga (Risiko Suku Bunga)

Biasanya kenaikan suku bunga tidak terjadi searah dengan harga instrumen pasar modal. Dengan adanya risiko kenaikan suku bunga tentunya akan menurunkan harga di pasar modal. Untuk itu, investor pasar modal syariah harus memposisikan diri sebagai mitra perusahaan yang siap membagi keuntungan dan kerugian.

Risiko Bisnis (Risiko Bisnis)

Risiko bisnis adalah risiko menurunnya kemampuan memperoleh keuntungan yang akan mengurangi kemampuan perusahaan (emiten) dalam membayar imbalan (bunga konvensional) atau dividen.

Risiko Pasar (Risiko Pasar)

Jika pasar sedang bergairah (bullish), umumnya hampir seluruh harga saham di bursa mengalami kenaikan, sedangkan jika pasar sedang lesu (bearish), saham juga akan mengalami penurunan. Perubahan psikologi pasar dapat menyebabkan harga sekuritas turun terlepas dari perubahan mendasar pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

Baca juga: Definisi Sekuritas

Artikel ini membahas tentang pengertian pasar modal syariah secara lengkap, sejarah, fungsi, mekanisme, struktur, instrumen dan risiko pasar modal syariah. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ikuti postingan lainnya.


Comment
Share:

Ad