Setapak Rai Numbei (Dalan Inuk) – Baru-baru ini, akun Instagram Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menuai banyak kecaman dari pengguna internet. Banyak orang mengeluhkan penyelenggaraan wisuda dari TK hingga SMA.
Seorang netizen dengan akun @mikhaylaeka2023 berpendapat bahwa wisuda TK-SMA sebaiknya ditiadakan karena dianggap membebani orang tua. hanya untuk lulusan universitas, bukan dari TK… dan juga pas masuk SD jangan dipersulit seperti sekarang… Kembali ke jaman dulu… Masuk SD, SMP, SMA Negeri berdasarkan prestasi
ASI bukan umur atau daerah.. Jangan mempersulit orang tua????????????,” tulisnya seperti dilansir detikEdu pada Jumat (16/6/2023).
Baca Juga:
Netizen pun menuliskan komentar lain dalam unggahan Menteri Nadiem pada Rabu (14/6).
“Assalamu’alaikum.. Kami mohon kebijakan dari Pak Menteri mengenai fenomena kelulusan TK/PAUD, SD, SMP, SMA/SMK yang biayanya tidak murah dan harus dibayar. Ini memberatkan orang tua siswa. Belum lagi kalau orang tua punya 2 atau 3 anak yang wisuda sekaligus. Setelah lulus dan sekolah lagi, biayanya lagi. Tolong buat kebijakan yang tepat pak. Jangan sampai wisuda ini membuat orang tua terlilit hutang dan mengancam akan putus sekolah,” tulis akun @syafridacupid.
Terkait pro dan kontra terkait wisuda ini, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur menjelaskan hingga saat ini belum ada peraturan resmi dari pemerintah atau kementerian terkait pelaksanaan wisuda mulai dari TK, SD. Sekolah, hingga Sekolah Menengah Atas, bahkan Perguruan Tinggi (PT. ).
Baca Juga:
“Hanya ada ketentuan dari kepala sekolah/madrasah atau rektor yang disetujui orang tua, dan itu tidak wajib,” ujarnya kepada detikEdu, Jumat (16/6/2023).
Namun, Mansur menjelaskan, situasi saat ini membuat wisuda tidak hanya menjadi milik lulusan PT saja, tetapi juga menjadi agenda bergengsi lembaga pendidikan mulai dari TK hingga SMA.
Sebagian orang beranggapan bahwa kelulusan memiliki manfaat bagi motivasi anaknya. Namun, di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa wisuda dianggap sebagai beban tambahan bagi sebagian orang tua.
Baca Juga:
Lebih lanjut Mansur mengatakan, FSGI mendorong sekolah/madrasah untuk lebih bijak dan cermat dalam mempertimbangkan manfaat dan dampak penyelenggaraan wisuda.
“Misalnya wisuda tetap bisa dilaksanakan, tapi bisa disederhanakan dalam prosesi, pakaian dan perlengkapannya,” ujarnya.
FSGI juga mengajak masyarakat khususnya orang tua untuk lebih bijak dalam mengikuti trend kelulusan. “Karena wisuda itu tidak wajib, orang tua bisa mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya,” tambah Mansur.
Baca Juga:
FSGI mendorong pemerintah lebih peka dalam menghadapi wisuda. Mansur menyebutkan, Menteri Nadiem dapat mengubah atau memperluas cakupan Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah untuk siswa tingkat SD hingga SMA juga mengatur pakaian wisuda.
Misalnya, wisuda hanya bisa dilakukan dengan menggunakan seragam sekolah yang sudah dimiliki siswa.
“Minimal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran bahwa wisuda tidak wajib, sehingga sekolah tidak membuat program wisuda yang terkesan wajib dan orang tua tidak menganggap kegiatan tersebut terkait dengan kebijakan pemerintah,” ujar Mansur, Deputi Sekretaris Jenderal FSGI.
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca juga
Baca Juga:
