pusat dapodik – Pembahasan ini tertuang dalam buku PKN Kelas 19 Bab 3 Kewenangan Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Page 98 Uji Kompetensi 3.
Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Page 98 Uji Kompetensi 3
1. Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik dalam negara atau masyarakat, kegiatan yang berupa proses pengalokasian nilai-nilai dasar kepada masyarakat.
Kunci Jawaban Soal PKN Kelas 10 SMA SMK MA Hal 98, Sebutkan Ciri-ciri Good Governance
Menjawab :
a) David Easton, menyatakan bahwa sistem politik adalah seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari semua perilaku sosial, melalui nilai-nilai yang secara otoritatif dialokasikan kepada masyarakat.
b) Robert A. Dahl, menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal, yaitu pola hubungan manusia yang tetap, kemudian menyangkut sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, dan wewenang.
c) Jack C. Plano, mendefinisikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan hukum dan dilaksanakan di masyarakat.
d) Rusadi Kantaprawira, berpendapat bahwa sistem politik adalah berbagai kegiatan dan proses struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu kesatuan dan kesatuan yang berbentuk negara atau masyarakat.
2. Pada dasarnya, organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintah adalah kekuatan infrastruktur politik.
Kunci Jawaban Soal PKN Kelas 10 SMA SMK MA Hal 98, Sebutkan Ciri-ciri Good Governance
Menjawab :
Partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar keinginan dan cita-cita yang sama untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
Kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan mengumpulkan atau mengeluarkan dana dan tenaga untuk melakukan tindakan politik yang biasanya di luar tugas partai politik.
Kelompok penekan, yaitu kelompok yang bertujuan untuk mencari atau memperjuangkan keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompoknya.
Media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan opini politik secara tidak langsung baik kepada pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.
3. Sebenarnya kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial sangat kuat, tetapi dalam Pasal 7B [1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjelaskan proses pemberhentian presiden.
Menjawab :
DPR melakukan proses pengawasan terhadap Presiden, jika dari pengawasan itu ditemukan adanya pelanggaran hukum, maka DPR dengan dukungan dua pertiga suara dapat mengajukan usul pemberhentian kepada MPR. Tapi minta putusan MK dulu. Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan pendapat DPR tidak berdasarkan undang-undang, maka proses pemberhentian presiden tidak sah. Sebaliknya, jika benar, maka DPR akan meneruskannya kepada MPR untuk mengambil keputusan, memberhentikan atau tidak memberhentikan presiden.
4. Dalam praktiknya, good governance merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bertumpu pada pemangku kepentingan. Sebutkan 5 (lima) ciri dan ciri pemerintahan yang baik!
Menjawab :
1) Terwujudnya Interaksi, gotong royong dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat
2) Komunikasi, adanya jaringan multi sistem antara pemerintah, swasta, dan masyarakat
3) Proses penguatan diri, upaya pembentukan pemerintahan
4) Keseimbangan kekuatan, dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan
5) Kemandirian, menciptakan interdependensi yang dinamis
5. Partisipasi politik dapat diwujudkan dalam perilaku anggota masyarakat berdasarkan nilai dan norma yang berlaku.
Kunci Jawaban Soal PKN Kelas 10 SMA SMK MA Hal 98, Sebutkan Ciri-ciri Good Governance
Menjawab :
a) Di Lingkungan Sekolah
– Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi/ekstrakurikuler
– Penyusunan anggaran dasar organisasi
– Forum diskusi atau musyawarah sekolah
b) Dalam Komunitas
– Forum warga
– Pemilihan ketua RT, RW, ormas dan lain-lain
– Membuat peraturan berupa anggaran dasar
c) Di dalam Negara
– Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden
– Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung
– Demonstrasi tertib
